Polisi Berjaga di Sekitar Lahan Sekolah Almamater Habibie, Amankan Proses Belajar Mengajar
BANDUNG – Ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa di depan bekas bangunan SMAK Dago, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Massa aksi meminta pihak yang menduduki lahan bekas SMAK Dago meninggalkan lahan tersebut sesuai hasil putusan pengadilan.
Sekolah tersebut pernah menjadi tempat bertemunya kisah cinta Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie dengan istrinya, Hasri Ainun Besari.
"Akibat datang ormas yang menduduki lahan sekolahan tersebut untuk proses mengajar belajar sempat mengalami gangguan beberapa saat tetapi bersyukur dari pihak kepolisian bisa dapat mengatasi permasalahan tersebut hingga saat ini untuk proses mengajar belajar sudah berjalan normal baik kembali,"ujar kuasa hukum YBPSMKJB, Benny Wullur.
“Kita dari pihak SMAK Dago saat masih mempunyai rasa khawatir takut ormas tersebut kembali datang lagi dan kita juga sudah meminta bantuan dari kepolisian untuk mengamankan SMAK Dago dari segala gangguan yang membahayakan,” lanjut Benny.
Dikatakannya, pihak PLK yang mengaku mendapat kuasa menguasai tanah tersebut, telah dikalahkan oleh pihak yayasan SMAK Dago. PLK terbukti saat ini tidak miliki legal standing atas kepemilikan lahan di SMAK Dago.
"Artinya, kalau PT GMI yang diduga mengaku-ngaku sudah beli dari PLK dari tahun 2015 itu hal yang tidak logis. Karena 2017, kita masih ada gugatan dari PLK ke yayasan (SMAK Dago)," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa lahan SMAK Dago, sekolah yang menjadi tempat Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie menimba ilmu ini merupakan aset negara.
Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke SMAK Dago di Jalan Ir Juanda, Kota Bandung, Jawa Barat. Dia didampingi beberapa anggota Komisi III DPR RI lainnya, yaitu Moh Rano Alfath, Heru Widodo, Nazarrudin Dek Gam, dan Supriansa
"Sebenarnya ini intinya adalah adanya surat kementerian keuangan. Kami concern terhadap aset negara. Banyak di daerah lain yang kami terima aset negara sekian tahun tiba-tiba dikuasai oleh pihak-pihak tidak jelas,"kata Habiburokhman, Kamis (8/8/2024).
Karena lahan SMAK Dago ini aset negara, maka Habiburokhman meminta pihak Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa lebih lanjut kasus ini.
"Karena aset negara berarti kami minta kejaksaan tinggi untuk cek perkara ini, jangan sampai negara yang rugi,"ucap Waketum Partai Gerindra ini.
Selain itu, Komisi III lanjutnya akan mengundang pihak-pihak dalam gelar rapat pendapat umum (RDPU) untuk menyelamatkan aset negara.
"Nanti kami akan gelar rapat dengan pendapat umum di Komisi III DPR RI untuk penyelamatan aset negara,"pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
