DPR Dorong UU KIA Dioptimalkan untuk Tekan Angka Kematian Bayi
"Termasuk dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perawatan prenatal dan postnatal. Kampanye edukasi tentang gizi ibu hamil, bahaya pernikahan dini, dan pentingnya imunisasi bisa tentu akan sangat membantu mengurangi angka kematian bayi di Indonesia," paparnya.
Selain itu, KD menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang mendukung kesehatan ibu dan anak. Seperti cuti melahirkan yang lebih panjang bagi ibu bekerja, dan perlindungan terhadap pernikahan usia dini.
"Program gizi yang fokus pada ibu hamil dan bayi untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup harus diperlebar. Ini bisa mengurangi risiko kelahiran prematur dan komplikasi lainnya," terang KD.
Perempuan yang juga bakal calon wali kota Batu itu menambahkan, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan Tanah Air sangat diperlukan demi menunjang proses kelahiran anak agar lebih baik. Terutama, disampaikan KD, dalam hal pelatihan untuk tenaga medis supaya bisa menangani komplikasi kehamilan dan kelahiran prematur. "Dukungan bagi fasilitas kesehatan juga sangat dibutuhkan di berbagai daerah, jadi jangan sampai ada kebutuhan medis dan sarana prasarana yang kurang. Karena kita tahu masalah infrastruktur juga kerap kali menjadi kendala kesehatan di daerah-daerah,” katanya.
KD menyatakan, permasalahan fasilitas kesehatan harus menjadi salah satu yang diprioritaskan. Ia pun menyoroti kabar seorang pasien di RSUD Dr Pirngadi, Medan, Sumatera Utara, yang meningggal dunia akibat rumah sakit kehabisan stok obat. “Kasus ini harus menjadi alarm penting untuk Pemerintah karena sungguh memprihatinkan. Kejadian tersebut menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem pelayanan di rumah sakit, khususnya terkait ketersediaan obat-obatan yang sangat dibutuhkan pasien," urai KD.
"Kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan," imbuhnya.
Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan itu menegaskan, penting bagi pihak rumah sakit, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai penyebab kejadian ini. KD menyebut, masalah kehabisan stok obat itu harus ditelusuri apakah karena masalah anggaran, distribusi, human error atau faktor lainnya. "Pemerintah dan pihak rumah sakit perlu mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah kesehatan yang merugikan rakyat,” ucapnya.
“Ingat, adalah hak rakyat memperoleh jaminan dan layanan kesehatan yang memadai dari negara sesuai amanat konstitusi,” pungkas KD.
(Fakhrizal Fakhri )
