20 Nama Lolos Seleksi Pimpinan KPK, Perindo Harap Presiden dan DPR Tidak Salah Pilih
JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan sebanyak 40 orang yang lolos tes asesmen calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun jabatan 2024-2029. Dari 40 orang yang lolos tersebut, masing-masing 20 orang lolos Capim KPK dan 20 calon Dewas KPK.
Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun mengatakan, nasib KPK akan sangat tergantung dari hasil seleksi pimpinan KPK yang sedang berlangsung saat ini.
"Kami berharap, calon pimpinan KPK yang yang terpilih adalah figur-figur yang minim catatan negatifnya, dan sudah teruji komitmennya pada gerakan pemberantasan korupsi," kata Tama dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).
Diketahui, panitia seleksi KPK telah mengumumkan 20 nama capim KPK yang lolos. Tahapan selanjutnya, Presiden akan menyerahkan nama dua kali dari yang dibutuhkan ke DPR.
"Artinya, akan ada 10 nama yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Untuk mendapatkan yang terbaik, selain pengalaman terkait seluk - beluk penindakan," sambungnya.
Tama pun membeberkan beberapa hal yang harus menjadi catatan, pertama, integritas dan rekam jejak adalah harga mati. Pimpinan KPK yang punya masalah dengan rekam jejak akan mennyandera KPK dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. KPK akan rentan akan serang balik (Corruptors Fight Back).
"Kedua, memahami dan menguasai kerja pencegahan. Dalam hal ini, penting figure-figur pemimpin yang mampu menjalin hubungan antar Lembaga. Karena tanpa Kerjasama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, upaya pencegahan akan menjadi omong kosong dan susah dilakukan," tuturnya.
Lalu yang ketiga, teruji dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi. KPK itu tidak pernah di design untuk berantas korupsi se-Indonesia. Melainkan hanya fokus pada kasus-kasus berskala besar.
"Bagaimana dengan korupsi di tingkat lokal? Ya harus memaksimalkan Kepolisian dan Kejaksaan yang memang memiliki struktur sampai ke daerah," tegasnya.
Dan keempat, kata dia, KPK harus memiliki pimpinan yang menguasai penguatan kelembagaan. Harus ada pimpinan memikirkan masa depan, serta persepsi publik terhadap KPK. Termasuk Menyusun target-target prioritas KPK. Hasil jejak pendapat Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menunjukkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga dengan citra positif paling rendah. Berdasarkan survei, KPK mendapat penilaian citra positif sebanyak 56,1 persen. Sedangkan, sebanyak 33,4 persen menyatakan buruk dan 10,5 persen mengaku tidak tahu.
"Dari 20 nama yang terpilih, terpantau beberapa nama-nama yang familiar di bidang pemberantasan korupsi. Misalnya, tokoh yang bolak balik menjadi pimpinan di Lembaga Kuasi Negara (Lembaga Komisi Negara), ada jendral polisi, pegawai KPK, akademisi, birokrat, sampai anggota DPR RI. Kami meminta prosesnya tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Harapannya agar Pak Presiden dan Anggota DPR RI komisi III tidak salah pilih," lanjutnya.
Kata Tama, tugas pimpinan KPK sangatlah berat, tugas mereka bukan hanya memasukan koruptor sebanyak-banyaknya ke penjara.
"Lebih dari itu, mereka harus bisa memastikan kerja KPK terkait pencegahan, monitoring, serta koordinasi dan supervisi berjalan selaras dengan upaya-upaya penindakan," pungkasnya.
(Awaludin)
