Bawaslu Ungkap Ratusan ASN Dilaporkan Tak Netral di Pilkada 2024
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa telah menerima sebanyak 400 aduan terkait dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Bahkan, laporan itu sudah ada ketika awal-awal tahapan proses pesta demokrasi.
“Laporan (pelanggaran netralitas ASN) sudah lebih dari kalau tidak salah 400 ya yang kemudian sedang ditindaklanjuti,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan di Ecovention Ancol, Selasa (17/9/2024).
Bagja tak menampik potensi pelanggaran netralitas ASN akan tinggi terjadi dalam masa Pilkada. Hal ini, kata dia, dilatarbelakangi kedekatan PNS bersama kepala daerahnya masing-masing.
“Pemilihan kepala daerah, karena hubungan antar ASN dengan siapa yang akan melakukan kampanye kepala daerah itu sangat dekat dan juga kedekatan tingkat daerah lebih dekat daripada saat pemilu nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden,” jelas dia.
Bagja menegaskan bahwa ASN yang tidak bersikap netral akan menerima sanksinya masing-masing. Sanksi rencananya akan juga langsung diberikan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Akan kita lihat nanti (pelanggaran) karena yang akan melaksanakanna adalah penangananan, bukan Bawaslu, Bawaslu melakukan penanganan pelanggara,” tutupnya.
(Puteranegara Batubara)
