Kasus Peretasan NPWP, DPR: Ini Alarm Keras Buat Pemerintah!
JAKARTA - Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejumlah petinggi negara diretas hacker. Beberapa nama pejabat yang data NPWP-nya diretas antara lain Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Atas dasar itu, Komisi I DPR mendesak Pemerintah untuk serius menangani kasus peretasan tersebut dengan meningkatkan keamanan siber dan keamanan data pribadi masyarakat secepatnya.
"Ini sudah terjadi yang kesekian kalinya, dan harus menjadi alarm keras untuk Pemerintah agar segera meningkatkan keamanan siber sehingga data setiap warga negara terlindungi," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).
Sukamta menilai, masalah kebocoran data tidak boleh berhenti hanya sampai pendalaman dan investigasi saja seperti sebelumnya.
"Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat keamanan siber di semua sektor, termasuk di sektor Pemerintahan maupun swasta,” katanya.
Kebocoran data NPWP mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, dan email.
“Perlindungan data harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis," tegasnya.
