Kasus Peretasan NPWP, DPR: Ini Alarm Keras Buat Pemerintah!
Sukamta pun mendesak Pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam menangani kasus kebocoran data dengan serius. Investigasi juga harus dilakukan secara menyeluruh dengan pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Diperlukan kerja sama yang erat dengan para pakar agar kita bisa menciptakan sistem siber yang lebih kuat dan tangguh. Kolaborasi ini bisa membantu Pemerintah dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang ada," jelas Sukamta.
“Karena ini juga menyangkut masalah intelijen dan pertahanan Negara,” imbuhnya.
Sebelumnya sepanjang tahun 2024 sudah ada beberapa kasus kebocoran data yang dialami Pemerintah, antara lain kebocoran data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yaitu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Kejahatan siber juga menimpa Inafis Polri hingga Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi korban hacker bernama MoonzHaxor di situs BreachForums.
Tak hanya itu, data-data ASN juga diretas dan ditawarkan hacker di BreachForums, sebuah forum jual-beli hasil peretasan, seharga US$ 10 ribu atau sekitar Rp 160 juta. Peretas mengklaim mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris.
“Masalah kebocoran data pribadi sudah tidak main-main lagi. Kita harapkan komitmen Pemerintah dan institusi terkait untuk mau berbenah diri demi keamanan data masyarakat Indonesia,” tutup Sukamta.
(Awaludin)
