Pilkada Banten 2024, Mahasiswa hingga Ulama Serukan Netralitas ASN dan Penegak Hukum
SERANG – Sejumlah tokoh agama, mahasiswa, dan tokoh masyarakat menyerukan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat penegak hukum di Pilkada Banten 2024. Pasalnya, netralitas sebagai kewajiban untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan demokratis.
Forum Komunikasi Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) se- Kabupaten Serang, mengimbau aparat bersikap netral jelang Pilkada Banten 2024.
“Kami meminta seluruh aparatur bersikap netral dalam Pilkada Banten tahun 2024,” ujar Juru Bicara Pimpinan dan Pengasuh Ponpes se- Kabupaten Serang, Ustadz Dede Muizuddin di Ponpes Ar-Robani, Jumat (27/9/2024).
Dikatakannya, politik dan hukum adalah instrumen bernegara yang berbeda. Hukum tidak boleh mengintervensi pilihan politik masyarakat.
“Biarkan warga Banten memilih calon pemimpinan daerah sesuai hati nuraninya, tanpa diintervensi pihak mana pun,” pungkasnya.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Banten juga menyerukan pengawalan Pilkada Serentak 2024. Aliansi BEM mengingatkan agar terjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat penegak hukum.
Juru bicara Aliansi BEM Banten Gymnastiar mengatakan, mahasiswa akan mengawal pilkada dan memastikan terciptanya proses demokrasi yang bersih dan adil.
"Kami, mahasiswa Banten, akan memastikan bahwa semua pihak, baik ASN, KPU, Bawaslu, maupun aparat penegak hukum, tetap netral dalam menjalankan tugasnya selama Pilkada Serentak ini. Netralitas penting untuk menjaga kepercayaan publik," tegas Gymnastiar.
