“Saya pikir perlu untuk merevisi beberapa isi Konstitusi DPRK,” kata Kim pada pertemuan Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) Korea Utara pada Januari lalu.
“Menurut pandangan saya, perlu untuk menghapus ekspresi seperti bagian utara serta kemerdekaan, reunifikasi damai, dan persatuan nasional yang besar,” imbuhnya, yang menyarankan agar konstitusi direvisi pada sesi berikutnya.
Sesi berikutnya diadakan pada minggu ini dan berakhir pada Selasa (8/10/2024). Namun, sementara banyak pengamat mengharapkan Pyongyang untuk meratifikasi komentar Kim sebelumnya dan membuat amandemen konstitusional terhadap kebijakan unifikasi dan perbatasan, tidak ada perubahan seperti itu yang dipublikasikan.
Seorang analis di Institut Korea untuk Unifikasi Nasional menyarankan bahwa Pyongyang dapat menunggu hasil pemilu Amerika Serikat (AS) sebelum membuat keputusan konkret.
“Para pejabat dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan tingkat revisi konstitusional agar selaras dengan arahan pemerintahan (AS) yang baru,” terang Hong Min kepada kantor berita AFP.
Tidak jelas apakah keputusan Korea Utara untuk memutus semua jalan dan rel kereta api yang menghubungkannya dengan Korea Selatan merupakan hasil diskusi selama sesi SPA.
(Susi Susanti)