Pisahkan Dua Negara, Korea Utara Putus Semua Akses Jalan dan Rel Kereta Menuju Korsel
PYONGYANG - Korea Utara (Korut) akan memutus akses jalan dan rel kereta ke Korea Selatan (Korsel) mulai Rabu (9/10/2024) dalam upaya untuk memisahkan sepenuhnya kedua negara. Militernya mengatakan Korut akan secara permanen menutup dan memblokir perbatasan selatan serta membentengi wilayah di sisinya.
Tentara Rakyat Korea (KPA) menggambarkan tindakan tersebut sebagai tindakan membela diri untuk menghambat perang, dengan mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan respons terhadap latihan perang di Korea Selatan dan seringnya keberadaan aset nuklir Amerika di wilayah tersebut.
Hal ini menandai meningkatnya permusuhan di saat ketegangan antara kedua Korea berada pada titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
"Situasi militer akut yang terjadi di semenanjung Korea mengharuskan angkatan bersenjata DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea) untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan lebih kuat untuk lebih dapat dipercaya dalam mempertahankan keamanan nasional," kata KPA dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh media pemerintah KCNA.
Deklarasi tersebut sebagian besar merupakan langkah simbolis oleh Pyongyang. Jalan raya dan rel kereta api yang menghubungkan Korea Utara ke Korea Selatan jarang digunakan, dan telah dibongkar secara bertahap oleh otoritas Korea Utara selama setahun terakhir.
Hal ini juga terjadi di tengah dorongan yang lebih luas oleh Pyongyang untuk mengubah hubungannya dengan Korea Selatan serta serangkaian insiden yang memicu provokasi yang telah melukai hubungan antara kedua negara.
Insiden tersebut berkisar dari uji coba rudal hingga ratusan balon sampah yang dikirim melewati perbatasan selatan Korea Utara.
Terutama, penguasa Korea Utara Kim Jong-un mengumumkan pada awal tahun 2023 bahwa ia tidak lagi berjuang untuk reunifikasi dengan Korea Selatan, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa perang dapat kembali terjadi di semenanjung Korea.
“Saya pikir perlu untuk merevisi beberapa isi Konstitusi DPRK,” kata Kim pada pertemuan Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) Korea Utara pada Januari lalu.
“Menurut pandangan saya, perlu untuk menghapus ekspresi seperti bagian utara serta kemerdekaan, reunifikasi damai, dan persatuan nasional yang besar,” imbuhnya, yang menyarankan agar konstitusi direvisi pada sesi berikutnya.
Sesi berikutnya diadakan pada minggu ini dan berakhir pada Selasa (8/10/2024). Namun, sementara banyak pengamat mengharapkan Pyongyang untuk meratifikasi komentar Kim sebelumnya dan membuat amandemen konstitusional terhadap kebijakan unifikasi dan perbatasan, tidak ada perubahan seperti itu yang dipublikasikan.
Seorang analis di Institut Korea untuk Unifikasi Nasional menyarankan bahwa Pyongyang dapat menunggu hasil pemilu Amerika Serikat (AS) sebelum membuat keputusan konkret.
“Para pejabat dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan tingkat revisi konstitusional agar selaras dengan arahan pemerintahan (AS) yang baru,” terang Hong Min kepada kantor berita AFP.
Tidak jelas apakah keputusan Korea Utara untuk memutus semua jalan dan rel kereta api yang menghubungkannya dengan Korea Selatan merupakan hasil diskusi selama sesi SPA.
(Susi Susanti)
