Nomenklatur Kementerian Dipecah, Pengamat: Prabowo Akan Berpihak pada UMKM
JAKARTA – Pemerintahan Prabowo disebut akan memisahkan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menjadi dua lembaga atau kementerian. Hal ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
Salah satu yang mendukung ide ini adalah Pengamat UMKM Faransyah Agung Jaya, yang juga Founder dari Wiranesia Foundation dan CEO Coach Faran Academy.
Coach Faran -- panggilan akrabnya—mengatakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki niat baik terkait pemisahan di kementerian ini.
“Sudah seharusnya pelaku UMKM memiliki kementerian sendiri karena cakupan UMKM dan koperasi yang begitu luas,” kata Coach Faran di Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Menurutnya, UMKM di Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau senilai Rp8.573,89 triliun pada tahun 2022.
Selain itu, kata dia, UMKM juga menyerap 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi terhadap ekspor non-migas sebesar 15,65 persen.
Namun, meskipun jumlah UMKM sangat besar dan kontribusi ekonominya signifikan, dalam 10 tahun terakhir permasalahan yang sama terus dihadapi oleh UMKM, yaitu kesulitan untuk naik kelas.
Menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM, sebagian besar UMKM masih berada di level usaha mikro, dengan tantangan utama seperti akses pembiayaan, keterbatasan teknologi, rendahnya inovasi, serta minimnya akses pasar global.
“Kita sudah terlalu lama melihat UMKM hanya menjadi sektor penyangga tanpa ada dorongan kuat untuk tumbuh menjadi pemain utama di kancah global,”ujarnya.
“Pemisahan kementerian ini diharapkan dapat menciptakan fokus yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah struktural yang selama ini menghambat pertumbuhan UMKM,”sambungnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Prabowo Subianto, sebagai Presiden terpilih, akan dapat memberikan perhatian khusus pada masalah ini selama lima tahun ke depan.
“Prabowo diharapkan membawa perubahan nyata yang tidak hanya menyasar jumlah, tetapi juga kualitas pertumbuhan UMKM. Ini bisa dimulai dari kebijakan yang lebih proaktif dalam memberikan akses pembiayaan yang inklusif, digitalisasi, dan inovasi bagi UMKM,” tuturnya.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Digital Indonesia (DIGINESIA), berharap nantinya ada kedeputian dan direktorat yang membantu UMKM untuk naik kelas, dibagi berdasarkan tingkatan usaha: mikro, kecil, dan menengah.
Dia sangat berharap Presiden terpilih dapat memilih orang-orang yang berkompeten dan berpengalaman dalam membangun UMKM di Indonesia.
“Kami butuh pemimpin yang tidak hanya memahami ekonomi makro, tapi juga mengerti masalah-masalah mikro yang dihadapi UMKM sehari-hari,” ungkapnya.
“Dengan pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM, harapannya adalah Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk UMKM berkembang dan menjadi lebih kompetitif di tingkat global,”pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
