JAKARTA - Publik tengah menyoroti susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah Presiden terpilih itu memanggil para calon menteri dan Kepala Lembaga ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Masyarakat pun menanti realisi janji Prabowo yang ingin mengisi kursi menterinya dengan sosok-sosok profesional.
Pakar politik Pieter Zulkifli mengatakan publik menyoroti upaya Prabowo yang ingin membentuk kabinet Zaken. "Prabowo telah berjanji akan membentuk kabinet zaken, kabinet yang diisi oleh individu-individu profesional dan ahli di bidangnya. Mengingat tantangan dalam negeri dan regional yang semakin kompleks," kata dia, Rabu (16/10/2024).
Menurut dia, kehadiran tokoh-tokoh berkompeten di kabinet menjadi kebutuhan yang paling mendesak. Sekalipun, realitas politik Indonesia sering kali membuat lebih rumit.
Ia menilai, sejumlah tokoh politik dari partai pendukung maupun parpol yang bersaing di Pilpres 2024 hadir dalam pertemuan di Kertanegara menimbulkan spekulasi publik apakah Prabowo akan berkompromi dengan mengakomodasi kepentingan politik dalam susunan kabinetnya. "Di tengah kondisi seperti ini, apakah janji zaken kabinet akan tetap terjaga, ataukah kompromi politik akan menjadi penentu utama?" ucapnya.
Menurut dia, dalam pembentukan kabinet adalah praktik yang wajar dalam demokrasi untuk mengajak semua pihak. Mengelola negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan beragam tantangan politik memerlukan stabilitas yang seringkali dicapai melalui perjanjian politik.
Namun, dirinya mengingatkan bila rakyat berharap kompromi itu dilakukan demi kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan segelintir elite. "Sayangnya, sejarah panjang Indonesia yang diwarnai oleh praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, masih membekas hingga kini. Sementara, biaya hidup yang tinggi, pendidikan mahal, dan lapangan pekerjaan yang sulit ditemukan merupakan realitas yang menghantui banyak rakyat kecil. Janji-janji perubahan seringkali terkikis oleh kepentingan pribadi dan politik sempit," kata Pieter Zulkifli.
Dia mengatakan mimpi Indonesia maju seringkali hancur di tangan oknum elite yang serakah. Bahkan lembaga-lembaga hukum yang seharusnya berperan sebagai penjaga moral bangsa terkadang turut serta dalam praktik-praktik kotor ini.
Dalam situasi seperti ini, kata dia, harapan rakyat terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran semakin membesar.
Ia menyebut, munculnya kabinet zaken tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap komposisi kabinet di masa-masa sebelumnya. Salah satunya, yang kerap dinilai sebagai 'bagi-bagi kekuasaan' antar partai politik tanpa mempertimbangkan kebutuhan bangsa akan profesionalisme.
"Prabowo Subianto, sebagai figur yang dikenal tegas, memiliki tugas berat untuk memilih jajaran menterinya yang mampu menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian. Kenaikan harga pangan, krisis energi, serta ancaman resesi global menuntut pemerintah baru untuk mengambil kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga efektif dan solutif. Inilah saatnya Prabowo dan Gibran menunjukkan bahwa mereka serius dalam membentuk zaken kabinet yang berfokus pada hasil, bukan sekadar popularitas," kata dia.
Dia menuturkan rakyat yang selama bertahun-tahun kecewa dengan janji-janji kosong politik, menaruh harapan besar pada pemerintahan Prabowo-Gibran. "Apalagi dengan Gibran yang dikenal sebagai sosok muda dengan perspektif segar, banyak yang optimis bahwa duet ini bisa menghadirkan perubahan yang nyata," kata dia.
Dia menilai, sejarah telah membuktikan bahwa kabinet yang diisi oleh kalangan profesional kerap kali berhasil membawa perubahan signifikan. Salah satu contoh adalah masa pemerintahan BJ Habibie, yang berhasil menghadirkan kabinet yang banyak diisi oleh teknokrat dan profesional, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.
"Model inilah yang diharapkan oleh rakyat dari Prabowo dan Gibran, yang sama-sama memiliki latar belakang yang tidak asing dengan dunia militer dan birokrasi," ujar Pieter Zulkifli.
Selain itu, pemberantasan korupsi dinilai menjadi tantangan paling berat dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan. Apalagi, praktik rasuah di Tanah Air sudah menjadi penyakit yang sulit diobati. "Uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan malah banyak tersedot ke kantong-kantong pribadi. Akibatnya, rakyat kecil semakin terpuruk dalam kemiskinan," kata Pieter.
Dia menyebut, jika korupsi yang telah mengakar di berbagai lapisan pemerintahan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo. Prabowo dan Gibran berhadapan dengan tuntutan besar untuk membersihkan birokrasi yang kotor dan mengakhiri praktik korupsi yang merugikan rakyat.
"Masyarakat mendambakan para pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu mengambil tindakan nyata dalam memberantas korupsi dan memperbaiki birokrasi yang rusak," kata dia.
(Fakhrizal Fakhri )