Kemendagri: Pilkada Harus Menjadi Momen Demokrasi yang Aman dan Lancar
JAKARTA - Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Ekonomi Sosial dan Budaya gelar Webinar Komunikasi Sosial dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan tema “Optimalisasi Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam Rangka Menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024”.
Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Situation Room, Gedung F Kemendagri, Jakarta, dan dihadiri lebih dari 600 peserta secara virtual melalui Zoom serta disiarkan langsung di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Senin (11/11/2024).
Terpantau hadir dalam webinar tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Indonesia, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kota se- Indonesia, Kabag Binops Polda dan Kasubag Binops Polres se- Indonesia, Pasi Intel Kasdam, Pasi Intel Korem dan Pasi Intel Kodim se- Indonesia, Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Indonesia.
Dalam webinar tersebut Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Budi Arwan, dalam laporannya menyampaikan, bahwa kegiatan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu bertujuan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial dalam rangka memastikan kelancaran Pilkada Serentak Tahun 2024.
“Webinar ini dilaksanakan bertujuan memperkuat kerjasama efektif antara pemerintah, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, memastikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mendukung Pilkada yang aman dan damai”. ujar Budi Arwan.
“Hasil yang diharapkan adalah terbangunnya sinergitas kuat antarinstansi dan terjaganya stabilitas politik serta keamanan masyarakat sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan Pilkada, dengan penekanan pada asas Luber dan Jurdil”. tambahnya.
Sementara itu Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Syarmadani dalam sambutannya menekankan pentingnya koordinasi dan antisipasi dalam menjaga stabilitas sosial selama proses Pilkada, mengingat heterogenitas bangsa Indonesia.
“Deteksi dini terhadap potensi masalah sangat krusial agar tidak ada konflik yang meluas dan mengganggu keamanan, yang dapat berdampak negatif pada kegiatan ekonomi maupun kelancaran pemerintahan daerah,” kata Syarmadani sebelum membuka Webinar secara resmi.
