Ridwan Kamil Pastikan Transparansi APBD dan Proses Demokrasi yang Naik Kelas
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, meyebutkan dua misi besar dalam kampanyenya. Pertama, ia berkomitmen untuk menghadirkan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Kedua, ia berharap agar demokrasi Indonesia, utamanya Jakarta dapat "naik kelas," dengan pemilih yang lebih cerdas memilih pemimpin berdasarkan kompetensi, bukan sekadar popularitas atau kekayaan.
Ridwan Kamil menyebutkan, transparansi pengelolaan APBD Jakarta akan diwujudkan melalui teknologi digital. Sistem ini memungkinkan masyarakat Jakarta mengakses informasi anggaran dan mengkritisi penggunaan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun depan yang mencapai sekitar Rp90 triliun.
"Pengelolaan APBD Jakarta harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pertama, transparansi yang paling mudah itu dilakukan dengan digital. Jadi, akses digital akan dibuka seluas-luasnya sehingga tidak ada dusta di antara kita," ujar Ridwan Kamil, Rabu (20/11/2024).
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, sistem serupa telah ia terapkan di Jawa Barat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sistem ini membuat penggunaan anggaran lebih terencana, mencegah manipulasi, dan memastikan anggaran hanya untuk kepentingan masyarakat."Laporan anggarannya dengan sangat detail. Saking bagusnya, oleh Kementerian Dalam Negeri SIPD ini dijadikan standar nasional. Saya kira Jakarta harus seperti itu juga," jelasnya.
Selain itu, Ridwan Kamil juga berencana mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan anggaran."Proses lobi politik pasti menyertai. Tapi menurut saya salah satu tugas pemimpin itu kan mendialogkan sebuah proses. Uang rakyat harus kembali ke rakyat," tegasnya.
Di sisi lain, Ridwan Kamil juga berharap demokrasi Indonesia berkembang ke arah yang lebih baik. Menurutnya, sistem pemilu saat ini sering kali mengedepankan popularitas kandidat dan mengesampingkan kompetensi dan kapasitas.”Saya berharap demokrasi naik kelas, bisa memilih pemimpin yang punya kompetensi," ia menambahkan.
Ridwan Kamil menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah, mulai dari alat peraga kampanye hingga kegiatan sosialisasi. Meskipun teknologi seperti ponsel dapat menjadi media kampanye yang murah, kebutuhan akan alat peraga konvensional masih mendominasi preferensi masyarakat.
"Kami inginnya melakukan kampanye hanya bermodalkan HP, ini kan murah. Namun, ternyata tidak bisa karena hasil surveinya masyarakat membutuhkan alat-alat peraga yang konvensional. Makanya Paslon 1, 2, dan 3 punya banyak alat peraga,”jelasnya.
Meski begitu, ia memuji Pilkada Jakarta kali ini karena sudah lebih jauh meninggalkan penggunaan politik identitas, sebuah kemajuan signifikan dalam proses demokrasi. "Saya berharap ke depan Pilkada ini makin murah sehingga orang-orang berkapasitas yang tidak memiliki dana besar tetap bisa ikut berpartisipasi. Karena tujuan pemilu adalah untuk memperbaiki bangsa," tutupnya.
Ridwan Kamil tidak hanya menawarkan janji kampanye, tetapi juga visi untuk menjadikan Jakarta sebagai model transparansi anggaran sekaligus demokrasi yang lebih berkualitas. Visi ini, jika terwujud, tidak hanya mengubah Jakarta, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
(Puteranegara Batubara)
