JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memprediksi akan ada 300 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Jumlah itu kata bahkan bisa lebih, mengingat gelaran pilkada tahun serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
"Sekarang ini juga prediksinya, kalau proyeksinya kan sekitar 300 lebih juga. Mungkin akan lebih, bisa kurang. Tapi karena memang ini pasangannya kan ribuan, bisa jadi bisa lebih ya," ujar ketua MK Suhartoyo kepada wartawan, Senin (25/11/2024).
Namun bisa juga jumlah tersebut berkurang, kata Suhartoyo tergantung kepercayaan publik terhadap lembaganya.
"Kalau mereka masih yakin mungkin akan membawa persoalan pilkada dalam MK. Tapi kalau mereka memilih untuk tidak membawa kan itu pilihan nya masing," sambungnya.
Berapa jumlahnya perkara yang teregister, MK mengaku siap menangani sengeketa pilkada. Kesiapan MK menghadapi masa sengeketa pilkada itu, juga terlihat dengan pelantikan 735 orang gugus tugas perselisihan hasil pilkada 2024.
"Ya insya Allah semakin siap, karena memang ini juga salah satu syarat formal kan. Kalau kita tidak lantik, kemudian kan hati sanubari teman-teman ini kan tidak terpatri rasa tanggung jawab yang harus di lakukan apa yang di lafalkan dalam sumpah tadi," sambungnya.