Menurut Saifulloh, tanpa adanya ukuran yang jelas dan data yang objektif, penilaian tersebut menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan. Namun, ia mengakui faktor seperti penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian terhadap seorang pemimpin.
"Untuk kelompok yang setuju itu melihat dari penegakan hukum. Bisa masuk akal dilihat selama memimpin di Indonesia, bagaimana penegakan hukum atau pemberantasan korupsi," ujarnya.
Saifulloh menilai, beberapa kritik soal pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi, termasuk kasus di mana Ketua KPK menjadi tersangka korupsi, mungkin menjadi dasar bagi OCCRP untuk memasukkan Jokowi dalam daftar tersebut.
(Arief Setyadi )