Imbas Kasus Timah, DPRD Babel Didesak Bentuk Pansus Kerugian Lingkungan
Seperti diketahui, sejak awal melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung menegaskan kerugian negara dalam rasuah IUP PT Timah mencapai Rp300 triliun. Nilai terbesar dalam kerugian negara itu disebutkan terbesar berasal dari kerugian lingkungan dengan rentang waktu periode tahun 2015-2022 yang mencapai Rp271 triliun.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengamin dengan menetapkan kerugian lingkungan akibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015—2022 mencapai Rp271 triliun.
Kerugian lingkungan ini disebabkan oleh pengelolaan timah yang tidak sesuai aturan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS). Kerusakan lingkungan yang terjadi berupa kerusakan hutan dan kawasan nonhutan.
Adapun perhitungan kerugian lingkungan didasarkan pada pernyatan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo. Perhitungan disebut berdasar pada pengamatan dengan citra satelit, verifikasi di lapangan, dan penghitungan kerugian ekologi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edy nasapta menegazkN pembentukan panitia khusus (Pansus) perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan apakah merupakan ranah DPRD Provinsi Bangka Belitung atau bukan.
"Pansus untuk pertimahan ini jika diperlukan, setelah mekanisme di dewan telah dilaksanakan, maka saya menyetujui untuk dilakukan Pansus entah itu berupa Perda atau rekomendasi DPRD. Tetapi tidak satu kali pun saya menyatakan bahwa kita setuju untuk membuat Pansus guna menyelidiki kerugian Rp271 triliun tersebut,” ujarnya kepada awak media, kemarin.
Sebelumnya, Guru Besar IPB Sudarsono Soepomo mengatakan ada kesalahan cara penghitungan kerugian lingkungan dalam kasus korupsi timah yang disampaikan kolega di almamater sama dengannya itu.
"Bagi saya hasil perhitungan yang disampaikan itu sangat meyakinkan salahnya. Saya yakin sekali ada kesalahan soal cara menghitungnya. Ini sudah ngawur," ujar Sudarsono kepada wartawan usai diskusi panel terkait dampak penghitungan kerugian negara terhadap perekonomian Bangka Belitung yang digelar di universitas Pertiba Pangkalpinang, Sabtu, 21 Desember 2024.
Metode perhitungan kerugian lingkungan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yang dilakukan Bambang Hero itu menurut Sudarson adalah salah total.
Hal itu karena menggunakan sampel yang sedikit, penggunakan alat penghitungan yang tidak representatif hingga tidak digunakannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
(Khafid Mardiyansyah)
