JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk berhenti merekrut staf khusus (Stafsus) menteri di tengah polemik efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Hal itu ditujukan agar elok dilihat publik dengan tak adanya perekrutan Stafsus di tengah efisiensi.
"Harapan saya ketika efisiensi dilakukan sedemikian rupa, mohon dengan segala kerendahan hati, pemerintah bisa setidaknya mengerem Stafsus yang ada, supaya di publik juga elok," kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Said meyakini tak ada pemberhentian kerja sepihak para pegawai dengan adanya efisiensi. Apalagi, kata dia, pemerintah telah menjamin pencairan gaji ke-13 dan ke-14 aparatur sipil negara (ASN).
"Enggak lah (pengurangan pegawai), ayolah percaya saya nih, kalau urusan yang mandatori, belanja pegawai, itu tidak akan pernah berkurang. Bahkan isu muncul, gaji ke-13, ke-14 tidak ada. Tidak mungkin. Haqulyakin, aku yakin," ujar Said.