Mahasiswa Bertahan Demo hingga Malam, Arus Lalin Thamrin Macet Parah
JAKARTA - Demonstrasi Mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap masih berlangsung di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025) hingga malam hari. Adanya unjuk rasa itu, polisi menutup Jalan Medan Merdeka Barat arah Istana Negara.
Dampak ditutupnya jalan Medan Merdeka Barat, membuat jalur penghubung MH Thamrin mengalami kemacetan ke arah Bundaran Hotel Indonesia (HI). Arah sebaliknya pun juga terjadi kepadatan volume kendaraan.
Jalan Medan Merdeka Selatan pun ikut terdampak kemacetan. Terlihat di Bundaran air mancur dekat lokasi aksi, polisi pun terus berusaha melancarkan arus lalu lintas.
Adapun Mahasiswa memilih bertahan karena menunggu pihak Istana menemuinya. Mereka melakukan aksi duduk diam sambil menunggu perwakilan Pemerintah keluar.
"Kawan-kawan setelah ini kita akan lakukan aksi duduk diam, untuk perempuan berada di depan laki-laki di barisan belakang," kata orator dari atas mobil komando.
"Kita tetap di sini, menunggu pihak dari istana keluar, setuju kawan-kawan," lanjut orator disambut teriakan setuju.
Nampak para Mahasiswa duduk di Jalan Medan Merdeka Barat. Dari atas mobil pun orator mengajak peserta aksi menyanyikan Tanah Airku dan membacakan lima sila Pancasila.
Pada aksi hari ini, mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah soal efesiensi anggaran demi kelancaran program makan bergizi gratis (MBG).
"MGB katanya, siangnya anaknya dapat makan siang gratis tapi malamnya anaknya ga makan karena orang tuanya di pecat oleh negara," kata orator.
Dalam aksi hari ini, mahasiswa membawa 5 tuntutan, di antaranya:
1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan.
4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Puteranegara Batubara)
