Perseteruan Silang Pendapat Defisit Anggaran, Gubernur dan Wakil Riau Harus Duduk Bersama
Untuk itu dia mengingatkan bahwa masyarakat menantikan hasil kerja nyata dari keduanya. Ia berharap isu defisit segera diselesaikan agar pembangunan di Riau dapat berjalan dengan lancar, termasuk dalam memperbaiki infrastruktur jalan, mengatasi kemiskinan, dan mengimplementasikan kebijakan yang dinanti-nanti oleh rakyat.
"Intinya sudahilah ini karena masyarakat ini menunggu kerja-kerja Abdul Wahid dan SF Hariyanto. Jalan beriringan, banyak tugas yang harus diselesaikan," tegas Saiman.
Isu defisit APBD pertama kali mencuat saat penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau yang disiarkan secara langsung di Youtube Diskominfotik Riau. Dalam acara tersebut, Gubernur Abdul Wahid mengungkapkan kebingungannya terkait adanya tunda bayar dan defisit anggaran. Wahid bahkan mengaku pusing tujuh keliling untuk mencari solusi atas masalah ini.
"Belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini," ujar Wahid saat itu.
Namun, Wakil Gubernur SF Hariyanto memberikan tanggapan berbeda. SF yang juga mantan Pj Gubernur Riau menilai bahwa defisit dan tunda bayar bukanlah masalah besar. Ia menjelaskan bahwa defisit tersebut terjadi akibat perbedaan antara rencana pendapatan dan belanja daerah. SF bahkan menyebut bahwa perhitungan defisit yang sebenarnya hanya sekitar Rp 132 miliar, sementara angka yang beredar di publik mencapai Rp 3,5 triliun.
"Defisit anggaran tercatat Rp 132 miliar, defisit Pemerintah Provinsi Riau. Saya bingung yang mana Rp 3,5 triliun, di mana Rp 2,2 triliun," kata SF Haryanto.
(Awaludin)
