Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

DPR Soroti Rencana Dokter Umum Bisa Operasi Caesar

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 16 Mei 2025 |16:21 WIB
DPR Soroti Rencana Dokter Umum Bisa Operasi Caesar
Gedung DPR (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani Aher mengkritisi rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang ingin memberikan pelatihan pada dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menangani layanan kebidanan dan operasi caesar.

Menurutnya, tindakan operasi caesar tidak bisa sembarang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memiliki kualifikasi. Netty mengingatkan, bahwa keselamatan pasien dan standar profesi medis tidak boleh dikompromikan.

“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi,” kata Netty kepada wartawan, Jumat (16/5/2025). 

“Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama, untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,” ujarnya melanjutkan.

Seperti diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan agar dokter umum di daerah 3T dapat menangani kasus-kasus darurat. Terutama mengingat masih banyaknya kematian ibu melahirkan akibat tidak tersedianya dokter spesialis di daerah terpencil.

 

Netty pun mendesak Kemenkes untuk mengambil langkah sistemik dan jangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga spesialis, bukannya malah mengalihkan tugas spesialis obgyn pada dokter umum. Ia khawatir, kejadian serupa terulang lagi lantaran fasilitas dan keahlian dokter umum membantu persalinan kurang memadai. 

“Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah, memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah, memperbaiki insentif, dan fasilitas kerja. Sistem rujukan dan transportasi medis juga harus diperkuat,” tuturnya.

Dia menambahkan, jika pelatihan tambahan bagi dokter umum tetap dilakukan, maka harus ada batasan kewenangan yang jelas. Selain itu, kata Netty, juga harus ada pengawasan ketat dan regulasi yang akuntabel.

“Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement