Kapolda juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengevaluasi perizinan dan menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan yang terlibat.
“Penegakan hukum akan berjalan paralel dengan evaluasi administratif. Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh aspek pelanggaran ditindaklanjuti secara menyeluruh,” pungkasnya.
(Awaludin)