Wamendagri Siap Hadir Jika Dipanggil DPR Terkait Isu Penjualan Pulau
Dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan pulau, kata Bima, diperlukan kepastian tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta status kawasan, apakah termasuk wilayah konservasi atau Areal Penggunaan Lain (APL).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara teknis, kewenangan atas pemanfaatan pulau berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sementara Kemendagri lebih berfokus pada aspek administrasi wilayah. “Itu kan kewenangannya ada di Kementerian Kelautan. Jadi teman-teman sebaiknya konfirmasi ke sana,” ucapnya.
“Kalau Kemendagri fokus pada pencatatan, pendataan, kode wilayah, batas wilayah. Sementara untuk penggunaannya tergantung daerah masing-masing, dan juga Kementerian Kelautan. Untuk urusan kepemilikan, itu di ATR/BPN,” pungkas Bima.
Sebelumnya, diketahui tiga pulau di wilayah Kepulauan Anambas, Provinisi Kepulauan Riau dipasarkan melalui situs asing island-seeker.com.
Situs tersebut memang dikenal menjajakan pulau-pulau pribadi dari berbagai negara kepada pasar global.
Dalam daftar tersebut terdapat tiga pulau yang dijajakan yakni Pulau Dekar, Pulau Buan, dan Pulau Telaga Cina dipasarkan dengan narasi sebagai "pulau tropis pribadi" lengkap dengan potensi wisata dan pengembangan properti.
(Angkasa Yudhistira)
