Guru Sekolah Rakyat Banyak yang Mundur, DPR Ingatkan Pentingnya Sarana Penunjang
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti gelombang pengunduran diri 160 guru dari program Sekolah Rakyat. Ia menilai, hal tersebut menandakan pembangunan infrastruktur dasar belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kalau kita bicara pendidikan, maka air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan bukan pelengkap, tapi kebutuhan pokok. Bagaimana guru bisa betah mengajar kalau mereka ditempatkan di lokasi yang bahkan kebutuhan dasarnya saja tidak tersedia?” ujar Irine, Rabu (30/7/2025).
Sebagaimana diketahui, 160 guru yang semula dijadwalkan mengajar di Sekolah Rakyat memilih mengundurkan diri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyampaikan para guru mengundurkan diri karena lokasi penempatan mereka terlalu jauh dari tempat tinggal.
Sistem perekrutan guru Sekolah Rakyat ini diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB. Saat ini, terdapat 100 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan total lebih dari 9.700 siswa dari berbagai jenjang.
Irine menilai, pengunduran diri secara massal ini menegaskan kekhawatiran Komisi V DPR terkait minimnya perencanaan lintas sektor dalam pelaksanaan proyek Sekolah Rakyat.
“Mundurnya ratusan guru secara bersamaan harus menjadi bahan evaluasi serius. Ini menandakan lemahnya perencanaan dan koordinasi antarlembaga, terutama terkait penyediaan infrastruktur dasar,” ujarnya.
Ia pun menyoroti kondisi dua Sekolah Rakyat yang dibangun di daerah pemilihannya, yakni Maluku Utara, dan mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap wilayah sekitarnya.
“Pemerintah melalui kementerian terkait tidak boleh membiarkan kampung-kampung di sekitar Sekolah Rakyat tetap tertinggal,” tegas Irine.
Sebagai anggota DPR yang membidangi infrastruktur dan pekerjaan umum, Irine mempertanyakan apakah fasilitas dasar seperti sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, listrik, dan jalan tersedia di lokasi sekolah-sekolah tersebut.
“Katanya ada 100 Sekolah Rakyat, dua di antaranya di Maluku Utara. Pertanyaannya, SPAM-nya ada tidak? Sanitasinya bagaimana? Jangan sampai sekolahnya megah tapi kampung sekitarnya dilupakan. Ini seringkali terjadi. Kita tidak ingin itu terulang,” ungkapnya.
Irine juga mendorong Kementerian Sosial untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, PLN, serta pemerintah daerah guna memastikan seluruh lokasi Sekolah Rakyat memiliki infrastruktur memadai. Termasuk penyediaan fasilitas penunjang bagi para guru.
“Ada kebutuhan akomodasi, transportasi, atau mungkin mess untuk para guru yang ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya. Banyak yang mundur karena kendala jarak,” imbuhnya.
Ia mengingatkan Sekolah Rakyat adalah program mulia yang bertujuan memutus rantai kemiskinan dan memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin dan ekstrem.
“Program ini bertujuan baik, tapi tanpa perencanaan matang dan koordinasi lintas sektor, hasilnya tidak akan berkelanjutan. Kita butuh sistem yang serius, berpihak, dan memikirkan masa depan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
