JAKARTA - Para menteri luar negeri dari negara-negara Eropa, Australia, dan Inggris pada Jumat, (22/8/2025) bersama-sama mengecam rencana Israel untuk membangun permukiman di sebelah timur Yerusalem.
Persetujuan proyek "E1" akan membagi Tepi Barat dan memisahkannya dari Yerusalem Timur, memecah belah wilayah yang diperjuangkan Palestina untuk negara merdeka.
Hal itu diumumkan minggu lalu oleh Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich dan menerima lampu hijau terakhir dari komisi perencanaan Kementerian Pertahanan pada Rabu, (20/8/2025).
"Keputusan Komite Perencanaan Tinggi Israel untuk menyetujui rencana pembangunan permukiman di wilayah E1, sebelah timur Yerusalem, tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional," ujar para menteri luar negeri dalam pernyataan bersama, yang dilansir Reuters.
"Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan pembatalannya segera dengan tegas," ujar para menteri dari Australia, Belgia, Inggris, Kanada, Siprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Yunani, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia.
Kepala Kementerian Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang juga merupakan Wakil Presiden Komisi Eropa, turut serta dalam pernyataan tersebut.
Israel segera membantah pernyataan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka "menolak upaya untuk memaksakan dikte asing".
"Hak historis orang Yahudi untuk tinggal di mana pun di Tanah Israel – tempat kelahiran orang Yahudi – tidak terbantahkan," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa Israel bertindak sesuai dengan hukum internasional.
"Orang Yahudi adalah penduduk asli Tanah Israel. Tidak pernah ada titik dalam sejarah negara Palestina, dan setiap upaya untuk membantah sebaliknya tidak memiliki dasar hukum, fakta, atau sejarah," kata pernyataan itu.
Rencana permukiman E1 telah dikecam secara luas di luar negeri.
Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza dalam perang Timur Tengah 1967 dan telah memperluas permukiman di Tepi Barat seiring dengan berlanjutnya perang dengan Hamas di Gaza. Sekitar 700.000 pemukim Israel kini tinggal di antara 2,7 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
"Rencana ini akan membuat solusi dua negara mustahil terwujud dengan memecah belah negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem," demikian pernyataan para menteri, seraya mendesak pemerintah Israel untuk membatalkan rencana tersebut.
(Rahman Asmardika)