DPR Sepakat Hentikan Tunjangan Perumahan dan Moratorium Kunker
JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani memimpin pertemuan pimpinan DPR dengan para ketua fraksi partai politik di parlemen untuk membahas transformasi DPR, Kamis (4/9/2025).
Hasilnya, seluruh fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR serta melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker).
“Saya baru saja memimpin rapat untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota maupun komisi-komisi DPR,” kata Puan.
Lebih lanjut, Puan menegaskan DPR akan terus terbuka terhadap evaluasi. “Prinsipnya, DPR akan berbenah dan memperbaiki diri. Aspirasi masyarakat pasti kami jadikan masukan yang membangun,” ujarnya.
Ia juga memastikan akan memimpin langsung reformasi kelembagaan DPR agar sesuai harapan rakyat. “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegas Puan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta seluruh ketua fraksi.
Sehari sebelumnya, DPR mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog terkait kondisi bangsa pasca aksi demonstrasi besar-besaran 25–31 Agustus 2025. Para mahasiswa menyampaikan aspirasi, termasuk soal transparansi DPR dan tunjangan anggota.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut aspirasi mahasiswa menjadi bahan pertimbangan dalam reformasi DPR. “Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk mewujudkan DPR yang lebih baik dan transparan,” kata Dasco.
Ia menambahkan, proses evaluasi internal sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum dialog dengan mahasiswa. Pertemuan itu, menurutnya, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen perubahan.
“Tekad seluruh anggota DPR adalah menjadikan peristiwa-peristiwa sebelumnya sebagai pelajaran, untuk dijadikan evaluasi bersama,” imbuh Dasco.
(Awaludin)
