Sambangi DPR, Aktivis dan Influencer Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat
JAKARTA - Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, jejaring organisasi masyarakat sipil, sejumlah influencer, komunitas, media baru, dan individu resmi menyerahkan "17+8 Tuntutan Rakyat" pada DPR RI.
Penyerahan dilakukan secara simbolis di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). Adapun 17+8 merupakan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.
Salah satu influencer, Andovi da Lopez menyampaikan belasungkawa atas menjnggalnya warga dalam unjuk rasa yang berbuntut kericuhan beberapa waktu lalu. Ucapan itu dilayangkan sebelum memberi surat 17+8 Tuntutan Rakyat.
"Sebelum kita memulai saya menyampaikan turut bersuka cita korban meninggal dunia, Affan Kurniawan, Septi Nusesa, Sarinawati, Akbar Basyri, Syaiful Akbar, Rusdamdiansyah, Sumari, Rheza Sendy Pertama, Rico julian, Andika Lutfi Falah, Budi Hariyadi," ujar Andovi di depan Gerbang Pancasila.
"Di sini saya bersama teman-teman mau memberi surat formil kepada DPR, dan sebelum itu bagi kalian yang bertanya kenapa kenapa kita ke sini, karena saya adalah Andovi da Lopez warga Depok 2 Timur, Rakyat Indonesia," tambahnya.
Tuntutan jangka pendek ini diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025. Musisi Fathia Izzati berkata, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat bila DPR RI tak bisa menyelesaikan tuntutan rakyat tersebut.
"Ya kami akan membiarkan rakyat yang menilai sendiri dan mereka juga bisa formulasikan sebenarnya tindakan selanjutnya apa. Jadi sebenarnya gak dari kami, tapi dari rakyat, karena ini balik lagi cuma perpanjangan tangan suara rakyat," katanya.
Sementara itu, influencer Abigail Limuria berkata, penyerahan tuntutan ini bisa menjadi momentum dari setiap lapisan masyarakat untuk bisa sama-sama melayangkan tuntutan pada wakil rakyat dan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab.
"Kami melihat ini menjadi momentum dari setiap lapisan bisa sama-sama menuntut gitu come together secara bersama-sama bersatu mengawal dan menuntut kepada pemerintah yang memamg harusnya bertanggung jawab kepada kita," ujarnya.
"Jadi kami berharap ini menjadi bentuk milestone baru titik mulai baru di mana kita sama-sama mengawal pemerintah," ucap Abigail.
Sementara itu, Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andre Rosiade menerima surat 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia berkata, pihaknya akan menyerahkan aspirasi dalam tuntutan tersebut ke pimpinan DPR RI.
"Jadi ini, kan dokumen ini dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi. Nah lebih baik diserahkan ke kami nanti saya, kami akan beri tanda terima, bukti dokumen teman-teman sudah diterima secara resmi oleh DPR RI dan dokumen ini akan kami serahkan langsung ke pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya," pungkasnya.
Sekadar informasi, dokumen ini diserahkan Kolektif 17+8, bersama Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta Firselly Utami, Fathia Izzati, dan Jerome Polin, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil dan media baru. Sebelumnya, dokumen ini telah dikirim melalui surat elektronik kepada seluruh anggota DPR.
Penyerahan secara resmi ini dilakukan tepat tujuh hari setelah wafatnya Affan Kurniawan dan rangkaian tragedi lain yang merenggut nyawa 10 warga serta mengkriminalisasi ribuan demonstran. Adapun isi 17 Tuntutan Rakyat sebagai berikut:
1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.
3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.
4. Publikasi transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.
6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
7. Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan Demonstran: Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
10. Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.
11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
13. Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guruh, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Sementara 8 Tuntutan Rakyat dalam 1 tahun sebagai berikut:
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi & ketenagakerjaan.
(Arief Setyadi )
