JAKARTA – Parlemen Prancis resmi melengserkan Perdana Menteri Francois Bayrou beserta pemerintahannya akibat rencana pengendalian utang nasional yang menumpuk. Dalam pemungutan suara, Bayrou kehilangan dukungan dengan hasil 364 suara menentang dan 194 suara mendukung. Keputusan ini semakin memperdalam krisis politik di Prancis.
Lengsernya Bayrou memaksa Presiden Emmanuel Macron mencari perdana menteri baru. Jika terpilih, sosok itu akan menjadi perdana menteri kelima dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Macron kini menghadapi desakan oposisi untuk membubarkan parlemen sekaligus mengundurkan diri.
Tugas paling mendesak pemerintahan pengganti Bayrou adalah mengesahkan anggaran serta mendapatkan dukungan dari parlemen yang terbelah.
“Anda memiliki kekuatan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghapus realitas,” ujar Bayrou kepada anggota parlemen sebelum kalah dalam mosi tidak percaya.
“Realitas akan tetap tak tertahankan: pengeluaran akan terus meningkat, dan beban utang yang sudah berat akan semakin mahal,” tambahnya, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Menurut kantor perdana menteri, Bayrou akan mengajukan pengunduran dirinya pada Selasa (9/9/2025). Ia sebelumnya menyerukan mosi tidak percaya untuk mencoba mendapatkan dukungan parlemen bagi strateginya menurunkan defisit yang hampir dua kali lipat dari pagu 3% Uni Eropa, serta mulai mengatasi tumpukan utang setara 114% PDB.