Marak Kasus Keracunan MBG, Ketua DPR Minta Evaluasi Total Program
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. Hal itu agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan lebih baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak Indonesia.
Puan menyampaikan hal ini sebagai respons atas maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Meski memahami bahwa pelaksanaan MBG tidak mudah, Puan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh.
“Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya pihak-pihak terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” pungkasnya.
Sebagai informasi, MBG merupakan program pemenuhan gizi anak sekolah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, sedikitnya 5.626 kasus keracunan dilaporkan di 17 provinsi sejak Januari hingga September 2025.
Banyak daerah bahkan harus menanggung biaya perawatan korban di puskesmas maupun rumah sakit, sementara di sisi lain alokasi transfer ke daerah justru dipangkas dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026.
Kasus keracunan massal MBG terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Selain itu, insiden serupa juga tercatat di Garut, Tasikmalaya, hingga Baubau, Sulawesi Tenggara. Program ini juga diterpa persoalan lain, termasuk temuan ribuan dapur fiktif.
(Awaludin)
