Imbas KLB Bandung Barat, DPR Minta Porsi MBG per Dapur Dibatasi
Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk fokus pada investigasi penyebab keracunan sekaligus peningkatan standar higienis dan sanitasi dapur MBG.
“Apabila diperlukan, pelaksanaan MBG di dapur-dapur yang belum memenuhi standar dapat dihentikan sementara sampai hasil investigasi keluar,” ujarnya.
Nurhadi menegaskan, Komisi IX DPR mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan gizi siswa, namun keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Dengan pembenahan tata kelola, pengawasan lebih ketat, dan pembatasan porsi per dapur, kami optimistis program MBG dapat berjalan kembali dengan lebih aman dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya akselerasi program dengan tata kelola yang baik.
