Ponpes Al Khoziny Ambruk, DPR Soroti Pentingnya Perencanaan Pembangunan!
Selanjutnya, ketidaktahuan terhadap kondisi tanah. Banyak lembaga maupun individu tidak memiliki gambaran tentang struktur tanah tempat bangunan didirikan. Sidoarjo, misalnya, merupakan wilayah dengan kontur tanah yang sebagian berupa tanah lunak. Tanah jenis ini memerlukan pondasi yang kuat dan desain khusus. Tanpa kajian geoteknik, bangunan rentan amblas atau miring sebelum waktunya.
Sudjatmiko mengungkapkan, dalam disiplin teknik sipil, kegagalan struktur tidak pernah terjadi begitu saja. Ada yang disebut faktor keamanan (safety factor) dalam setiap desain. Bahkan, jika material lebih lemah atau beban lebih berat dari perkiraan, seharusnya bangunan masih mampu menahan beban hingga batas tertentu.
Ambruknya gedung secara mendadak menandakan adanya kesalahan serius sejak tahap awal—baik pada perhitungan, pemilihan material, maupun eksekusi di lapangan.
Selain itu, konstruksi pendidikan atau keagamaan seperti pondok pesantren memiliki beban sosial yang besar. Ratusan santri menempati asrama, masjid, dan ruang belajar dalam satu kawasan. Artinya, setiap kesalahan teknis bukan hanya soal bangunan roboh, melainkan juga soal nyawa manusia yang dipertaruhkan.
Tragedi Al Khoziny harus menjadi pelajaran penting bagi ratusan pondok pesantren lain di Indonesia yang sedang atau akan membangun fasilitas baru. Setiap pihak harus mematuhi regulasi yang mengatur tentang bangunan gedung yakni UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang kemudian turunannya adalah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaannya.
Peraturan tersebut mengatur tentang fungsi bangunan gedung, standar teknis, proses perizinan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), serta fungsi dan kewenangan pemerintah dalam pembinaan pembangunan sampai dengan sanksi administratif bagi pelanggar.
Ia pun memaparkan beberapa langkah mitigasi yang bisa dilakukan, yakni 1.) Melibatkan ahli sejak awal. Setiap pembangunan harus melibatkan konsultan teknik sipil dan arsitek berizin. Perhitungan struktur dan pondasi wajib dilakukan sesuai standar nasional (SNI); 2.) Standar mutu bahan bangunan dan metode pengujiannya harus jelas dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung.
