Ponpes Al Khoziny Ambruk, DPR Soroti Pentingnya Perencanaan Pembangunan!
Kemudian, 3.) Audit kelayakan bangunan. Pemerintah daerah bersama asosiasi profesi teknik sipil dapat melakukan audit bangunan pesantren, terutama yang menampung ratusan santri. Audit ini mencakup kondisi pondasi, kolom, balok, hingga kualitas material. Lalu, 4.) Regulasi yang lebih tegas. Pembangunan fasilitas pendidikan berbasis komunitas, termasuk pesantren, perlu dipayungi regulasi teknis yang ketat. Tidak boleh lagi ada pembangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), perhitungan struktur, atau pengawasan profesional.
Selanjutnya, 5.) Edukasi dan sosialisasi. Pesantren perlu didampingi agar memahami pentingnya aspek keselamatan konstruksi. Kesadaran bahwa bangunan aman adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual harus ditanamkan. Dan, 6.) Dana khusus renovasi dan standarisasi. Pemerintah dapat menyediakan skema bantuan khusus bagi pesantren yang ingin memperbaiki atau membangun gedung sesuai standar konstruksi. Hal ini sekaligus menjadi investasi dalam keselamatan generasi muda.
Ia menekankan, agar kejadian salah struktur bangunan tidak boleh lagi mengorbankan nyawa. Ambruknya bangunan pesantren bukan sekadar tragedi arsitektural, tetapi juga tragedi kemanusiaan. Selama pembangunan masih dianggap cukup dengan ‘niat baik’ tanpa diiringi standar teknis yang ketat, risiko kejadian serupa akan terus menghantui.
“Pesantren merupakan pusat pendidikan dan pembinaan moral generasi bangsa. Sudah seharusnya kualitas bangunannya mencerminkan keseriusan dalam melindungi penghuninya. Dari perspektif teknik sipil, setiap bangunan yang gagal adalah alarm keras: ada kesalahan yang harus diperbaiki. Jangan sampai tragedi Sidoarjo hanya menjadi berita sesaat, tanpa meninggalkan perubahan nyata dalam praktik pembangunan pesantren di Indonesia,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
