Pengamat: Keracunan MBG Jangan Dipolitisir!
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis dan visioner yang terbukti memberi dampak nyata terhadap peningkatan gizi anak sekaligus penguatan ekonomi rakyat di berbagai daerah. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, Program MBG telah menjangkau 4,89 juta penerima manfaat melalui 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program MBG bukan sekadar memberi makan gratis, tetapi sebuah intervensi gizi nasional yang menyentuh dua sisi penting pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi rakyat,”ujar Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI), Murmahudi di Jakarta, Senin (6/10/2025).
"Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 4,4 triliun dari total pagu Rp 71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025,”sambungnya.
Selain memperbaiki asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pelaksanaan MBG juga berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja nasional dengan menyerap lebih dari 94.000 tenaga kerja langsung.
“MBG merupakan kebijakan ekonomi rakyat yang konkret. Uang negara berputar di tingkat bawah karena bahan pangan dibeli dari petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal,”ujarnya.
"Program ini menggerakkan roda ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional,” jelas Murmahudi.
Sementara itu, terkait peristiwa keracunan makanan di beberapa daerah harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem dan manajemen dapur hingga distribusi menu.
"Insiden keracunan makanan MBG di beberapa sekolah jadi evaluasi untuk perbaikan ke depannya, jangan sampai ada yang mempolitisir kasus ini karena program ini baru dan perlu perbaikan,"tegasnya.
Murmahudi juga mengapresiasi kesigapan Presiden Prabowo Subianto yang langsung mengambil langkah cepat dan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG.
“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tanggap dan solutif. Beliau tidak hanya memerintahkan audit lapangan dan evaluasi dapur penyedia, tetapi juga menyiapkan dasar hukum baru agar pelaksanaan MBG makin tertib, aman, dan profesional,” ujarnya.
Menurut Murmahudi, Perpres tersebut sangat baik dalam memperkuat program MBG lebih baik ke depan.
"Perpres ini tentunya sangat baik sekali, sebab akan mengatur secara detail aspek standarisasi dapur sekolah, sertifikasi tenaga penyaji makanan, mekanisme pengawasan lintas kementerian dan daerah, hingga pemanfaatan bahan pangan lokal yang higienis dan bergizi seimbang,"pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
