Iran Tegaskan Resolusi Nuklir PBB Resmi Berakhir, Minta Dunia Akui Hak Nuklir Damai
JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia menegaskan, bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 yang menjadi dasar Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), tentang program nuklir damai Iran resmi berakhir pada 18 Oktober 2025, sesuai masa berlaku sepuluh tahun yang ditetapkan sejak 2015.
Dalam pernyataan resminya, Kedutaan Besar Iran menyatakan, bahwa dengan berakhirnya resolusi tersebut, seluruh pembatasan terhadap program nuklir Iran telah gugur, dan isu nuklir Iran tidak lagi berada dalam agenda Dewan Keamanan PBB di bawah kategori “Non-Proliferasi”.
"Mulai saat ini, program nuklir Iran harus diperlakukan sama seperti negara-negara pihak Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) yang tidak memiliki senjata nuklir," tulis pernyataan Kedutaan Besar Iran yang diterima Okezone, Senin (20/10/2025).
Iran Sebut Tujuan Resolusi Telah Tercapai
Iran menegaskan, bahwa tujuan awal Resolusi 2231, yakni memastikan sifat damai program nuklirnya telah tercapai sepenuhnya. Menurut Kedubes Iran, tidak pernah ada laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang menyatakan adanya penyimpangan program nuklir Iran menuju pengembangan senjata nuklir.
Namun, Iran menuding tiga negara Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman) serta Amerika Serikat terus menekan IAEA untuk mengeluarkan tuduhan-tuduhan tanpa dasar.
“Meskipun Iran telah secara sukarela menjalankan komitmen tambahan di luar ketentuan pengawasan standar JCPOA, justru Iran yang dikenai sanksi melanggar hukum internasional,” tegas Kedutaan.
Tudingan ke Negara Barat
Kedubes Iran juga menilai bahwa Amerika Serikat dan tiga negara Eropa gagal memenuhi kewajiban mereka untuk mencabut sanksi sesuai kesepakatan JCPOA. Amerika Serikat, disebut, telah merusak hasil diplomasi multilateral dengan keluar sepihak dari JCPOA pada tahun 2018.
Iran menolak langkah negara-negara Eropa yang mencoba menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa (Dispute Resolution Mechanism) JCPOA untuk menghidupkan kembali resolusi lama yang sudah dibatalkan.
“Langkah-langkah konfrontatif Jerman, Inggris, dan Prancis tidak memiliki kekuatan hukum maupun efek pelaksanaan apa pun,” tegas Kedutaan.
Kedubes Iran juga memuji Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia yang disebut menolak langkah ilegal tersebut, sehingga Dewan Keamanan PBB tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghidupkan kembali resolusi-resolusi lama.
Seruan kepada Negara-Negara Anggota PBB
Iran menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB, termasuk Indonesia, agar tidak mengakui atau memberlakukan kembali resolusi-resolusi lama, seperti Resolusi 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, dan 1929.
“Seluruh negara diharapkan untuk menganggap Resolusi 2231 telah resmi berakhir,” tegas pernyataan itu.
Kecaman terhadap Serangan Militer
Dalam bagian akhir, Kedubes Iran juga mengecam serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah dan fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan IAEA. Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan pengkhianatan terhadap prinsip diplomasi.
“Serangan biadab itu tidak hanya menewaskan ribuan warga Iran dan menghancurkan ribuan rumah, tetapi juga merusak infrastruktur nuklir damai Iran,” demikian pernyataan itu.
Dukungan dari Negara-Negara Berkembang
Iran menyampaikan apresiasi kepada negara-negara Gerakan Non-Blok (NAM), termasuk Indonesia, yang dalam pernyataan resmi di Kampala, Uganda, menegaskan berakhirnya Resolusi 2231 sesuai dengan jadwal yang sah. Dukungan serupa juga datang dari negara-negara anggota Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations di New York.
Kedutaan menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Iran terhadap jalur diplomasi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, sambil tetap mempertahankan hak-hak sah bangsa Iran.
(Awaludin)
