KPK Sita Hasil Kebun Sawit Senilai Rp1,6 Miliar terkait TPPU Eks Sekretaris MA Nurhadi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita hasil kebun sawit senilai Rp1,6 miliar. Hal itu dilakukan setelah tim penyidik Lembaga Antirasuah memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Sekretaris MA, Nurhadi (NH) hari ini.
"Hari ini total nilai yang disita Rp1,6 miliar," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).
Adapun, dua saksi yang dimaksud adalah Musa Daulae selaku notaris dan Maskur Halomoan Daulay selaku pengelola kebun sawit. Keduanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
Budi menjelaskan, penyitaan hasil kebun sawit ini merupakan kali kedua. Pertama, nilai yang disita sebesar Rp3 miliar.
"Nah ini nilainya cukup besar, artinya dari dua penyitaan sudah ada Rp4,6 miliar yang disita oleh penyidik KPK," ujarnya.
Sebelumnya, KPK menyita hasil lahan sawit milik eks Sekretaris MA, Nurhadi. Penyitaan hasil tersebut setelah Lembaga Antirasuah menyita lahan sawit yang dimaksud.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, dalam perkara dugaan TPPU Nurhadi, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi. Salah satu di antaranya didalami perihal pengelolaan hasil sawit.
"Jadi selama sekitar enam bulan sejak dilakukan penyitaan terhadap lahan sawit tersebut juga terus berproduksi sawitnya," kata Budi kepada wartawan, Rabu (16/7/2025).
"Jadi hasil produksinya itu pun kemudian dilakukan penyitaan oleh KPK, dan selama sekitar enam bulan ini telah menghasilkan sekitar Rp3 miliar yang itu juga dilakukan penyitaan oleh penyidik," sambungnya.
Budi menjelaskan, lahan yang dimaksud berlokasi di Padang Lawas Sumatera Utara. Kini, uang tersebut tersimpan di rekening Lembaga Antirasuah.
"(Disimpan di) Rekening penampungan KPK, itu menjadi bagian dari langkah awal KPK untuk asset recovery tentunya ya," ujarnya.
(Fetra Hariandja)
