Ia menegaskan, bahwa peran aparat aktif di Kementerian ESDM bukan sekadar formalitas, melainkan terbukti mempercepat dan memperkuat kerja pengawasan sektor ESDM.
“Sangat membantu. Polisi aktif, jaksa aktif, semua bergerak. Dirjen Gakkum kami juga dari unsur jaksa. Ini kolaborasi yang sangat baik,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, turut memberikan respons positif. Ia menilai keberadaan anggota Polri aktif sangat relevan dalam menangani persoalan migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“KP2MI sangat membutuhkan dukungan dari penegak hukum,” ujarnya.
Dzulfikar mengungkapkan, bahwa KP2MI dan Polri telah membentuk desk khusus untuk menangani migran ilegal dan TPPO agar koordinasi dapat berlangsung cepat dan efektif. Menurutnya, pengalaman personel Polri di bidang investigasi, intelijen, dan operasi hukum menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki KP2MI.
“Personel Polri punya pengalaman yang sangat relevan, sementara KP2MI memiliki keterbatasan SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum,” jelasnya.