"Data di Komisi III (DPR) jelas menunjukkan bahwa sejak memimpin 2021, tingkat represifitas menurun sangat drastis dibanding periode-periode sebelumnya," tutur dia.
Selain itu, Habiburokhman menyatakan Polri juga tercatat sebagai institusi mitra komisi III DPR yang paling responsif terhadap pengaduan masyarakat.
"Yang jelas pergantian Kapolri adalah kewenangan konstitusional presiden yang seharusnya tidak diintervensi oleh tokoh-tokoh oposisi tersebut. Boleh saja mereka berbeda kepentingan soal politik, tetapi janganlah memberikan tekanan yang salah kaprah kepada presiden karena justru bisa melemahkan negara kita," ujar dia.
Habiburokhman menegaskan, Prabowo merupakan sosok pemimpin yang tidak suka membahas personal ketika menyangkut isu-isu institusional.
"Selain itu beliau (Prabowo) juga tidak suka jika ada orang yang menjelek-jelekkan orang lain di depan beliau. Ayo kita satukan langkah dan bulatkan tekat, kita dukung reformasi Polri secara kultural," pungkasnya.
(Awaludin)