Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Gapasdap Soroti Optimalisasi Pelabuhan Merak saat Puncak Mudik 2026

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |18:05 WIB
Gapasdap Soroti Optimalisasi Pelabuhan Merak saat Puncak Mudik 2026
Pelabuhan Merak (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP), menyoroti kondisi tidak lazim pada puncak arus mudik 2026. Pelabuhan Merak yang selama ini menjadi tulang punggung penyeberangan nasional, justru terlihat lengang dan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya jumlah pemudik, melainkan akibat kebijakan pengaturan arus melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dinilai terlalu kaku dan tidak adaptif terhadap situasi di lapangan.

Sebagai pelabuhan utama dengan lebih dari 50 tahun operasional, Merak memiliki tujuh pasang dermaga aktif serta sekitar 71 kapal ferry berkapasitas besar. Namun dalam implementasi kebijakan saat ini, pelabuhan tersebut hanya melayani kendaraan penumpang, sementara kendaraan roda dua dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan kendaraan logistik diarahkan ke Pelabuhan BBJ Bojonegara.

Kondisi ini memicu ketimpangan di lapangan. Di satu sisi, Pelabuhan Merak mengalami kekurangan muatan bahkan saat periode puncak. Di sisi lain, Pelabuhan Ciwandan dan BBJ justru mengalami penumpukan hingga kemacetan.

"Yang terjadi adalah pelabuhan utama kosong, sementara pelabuhan penunjang dibebani berlebih,” tegas Khoiri, Selasa (17/3/2026).

Dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemudik roda dua harus menempuh jarak lebih jauh menuju Ciwandan dengan fasilitas yang dinilai belum seoptimal pelabuhan utama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan hingga risiko keselamatan.

 

GAPASDAP menilai persoalan utama bukan pada kapasitas, melainkan pada kebijakan distribusi arus kendaraan yang tidak proporsional.

“Permasalahan yang terjadi bukan karena kekurangan kapasitas, tetapi akibat kebijakan yang membagi arus secara tidak seimbang,” ujar Khoiri.

Untuk itu, GAPASDAP mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan SKB, termasuk memberikan fleksibilitas kepada otoritas pelabuhan dalam mengatur arus kendaraan secara real-time.

Selain itu, organisasi tersebut juga menekankan pentingnya optimalisasi Pelabuhan Merak sebagai backbone nasional serta perlunya distribusi arus kendaraan yang lebih merata guna mengurai kepadatan di pelabuhan penunjang.

GAPASDAP berharap kebijakan ke depan dapat lebih adaptif sehingga sistem penyeberangan nasional berjalan optimal, kemacetan dapat ditekan, dan masyarakat memperoleh layanan yang aman, nyaman, serta efisien.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement