Survei NRI: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Capai 80,17%
JAKARTA - Hasil survei terbaru Nusantara Riset Indonesia (NRI), menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mencapai 80,17%.
Tingginya tingkat kepuasan publik tersebut dinilai berdampak langsung terhadap elektabilitas partai politik, khususnya Partai Gerindra yang kini memimpin dengan raihan 27,25%.
Dalam survei itu, Partai Golkar berada di posisi kedua dengan elektabilitas 15,67%, disusul PDI Perjuangan sebesar 15,17%.
Direktur Nusantara Riset Indonesia, Deni Yusup mengatakan, tingginya elektabilitas Gerindra tidak dapat dilepaskan dari persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai memuaskan oleh mayoritas responden.
"Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan publik terhadap pemerintah, dengan preferensi politik masyarakat," ujar Deni, Sabtu (9/5/2026).
Dalam temuan survei, sebanyak 80,17% responden mengaku sangat puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Sementara 7,33% menyatakan tidak puas dan 12,50% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Selain unggul dalam elektabilitas, Gerindra juga mendominasi indikator kesukaan, kinerja, dan popularitas partai politik yang berada di kisaran 27%.
Survei tersebut juga mencatat faktor ketahanan energi menjadi variabel paling dominan dalam membentuk kepuasan publik, yakni sebesar 19,17%. Menurut Deni, sektor energi kini menjadi fondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memperkuat efek elektoral terhadap partai pendukung utama pemerintahan.
Selain ketahanan energi, faktor lain yang memengaruhi kepuasan publik yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 18,33%, kepemimpinan Presiden Prabowo 17,92%, penegakan hukum 16,67%, ketahanan pangan 15,42%, serta sektor pendidikan dan sekolah rakyat sebesar 12,50%.
Meski demikian, survei ini juga mencatat sejumlah catatan kritis dari masyarakat. Ketidakpuasan publik paling banyak dipicu isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum sebesar 13%.
Selain itu, publik juga menyoroti regulasi pemerintah yang dinilai belum maksimal sebesar 10%, koordinasi pemerintahan 9,50%, serta persoalan kesejahteraan dan pendidikan yang masing-masing berada di angka 9 persen.
Survei NRI dilakukan pada 13-22 April 2026 menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden di 38 provinsi dan 518 kabupaten/kota.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh surveyor terlatih dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error ±2,9%. Komposisi responden terdiri atas 50% laki-laki dan 50% perempuan.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
