Huntap Korban Bencana Sumatera Dikebut, Jenderal Kopassus Richard Tampubolon: Percepat Pemulihan!
JAKARTA -Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, menegaskan, pembangunan hunian tetap (Huntap) bekas lahan PTPN IV di Kota Padang Sidempuan akan mampu menampung sebanyak 1.133 unit Huntap.
“Keberhasilan pembangunan ini merupakan bukti nyata sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Wakil Ketua 1 Satgas PRR Letjen Richard Tampubolon di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026).
“Semula pembangunan massal direncanakan berlangsung pada tahun 2027, namun atas permohonan percepatan dari Pemerintah Kota Padang Sidimpuan serta berkat dukungan berbagai pihak, pembangunan berhasil dimajukan menjadi tahun 2026,” lanjutnya.
Jenderal Kopassus ini melanjutkan, sebagai tahap awal percepatan tersebut, sebanyak 200 unit hunian akan segera dibangun pada tahun ini, terdiri atas 100 unit dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 100 unit melalui dukungan swasta.
“Seluruh upaya ini terwujud melalui kolaborasi yang erat antara Satgas PRR, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta seluruh pihak terkait yang memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan masyarakat,” ujarnya.
Richard menegaskan, pembangunan Huntap merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto serta Satgas PRR Pascabencana.
Menurutnya, pemerintah telah menyelesaikan dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di daerah terdampak bencana.
"Kita sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden dan Kasatgas. Saat ini dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah selesai disusun dan menjadi acuan pelaksanaan di lapangan," ujarnya.
Pembangunan kawasan Huntap di Padang Sidempuan akan mencakup 1.133 unit rumah yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 27 hektare dan berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta dukungan masyarakat.
