JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) untuk memprioritaskan penataan taxiway Bandara Halim Perdanakusuma. Langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan kelancaran operasional penerbangan sekaligus menekan biaya yang ditanggung maskapai.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Ditjen Perhubungan Udara di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Sudjatmiko menilai persoalan infrastruktur sisi udara Bandara Halim perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Keberadaan crossing taxiway menuju runway masih menjadi salah satu hambatan bagi kelancaran pergerakan pesawat. Kondisi itu membuat proses lepas landas maupun pendaratan harus menunggu lebih lama sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi avtur dan biaya operasional maskapai.
“Persoalan ini perlu segera mendapat perhatian. Penataan taxiway bukan hanya untuk memperlancar arus pesawat, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya penerbangan,” katanya.
Peningkatan efisiensi di sektor penerbangan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda mengingat tingginya mobilitas masyarakat. Karena itu, pemerintah didorong menghadirkan layanan transportasi udara yang lebih cepat, tepat waktu, aman, dan efisien.
Ia menambahkan, pembangunan maupun perubahan infrastruktur di kawasan sisi udara Bandara Halim berada di bawah kewenangan Ditjen Perhubungan Udara bersama operator bandara. Untuk itu, ia meminta Kemenhub segera menyiapkan kajian teknis, desain pembangunan, serta kebutuhan anggaran agar rencana penataan dapat direalisasikan.
Saat RDP juga mencuat usulan agar proyek penataan maupun penambahan taxiway dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran 2027. Berdasarkan paparan rapat, pembenahan tersebut diperkirakan dapat memangkas waktu tunggu operasional pesawat sekitar 20 hingga 30 menit, sehingga proses take-off dan landing menjadi lebih efisien sekaligus berpotensi mengurangi konsumsi avtur.
Meski demikian, rincian teknis, kebutuhan anggaran, dan skema pembiayaan masih disusun. Selain itu, Sudjatmiko menekankan pentingnya sinergitas antara Kemenhub, operator bandara, TNI Angkatan Udara, dan instansi terkait agar proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target.
Hasil RDP diharapkan bisa segera ditindaklanjuti melalui penyusunan studi kelayakan dan dokumen perencanaan yang komprehensif sehingga penataan taxiway Bandara Halim dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat aspek keselamatan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan transportasi udara yang lebih baik.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.