Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Pemerintah Investigasi Paper Usulkan MBG Dapat Nobel Perdamaian

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |19:10 WIB
Pemerintah Investigasi Paper Usulkan MBG Dapat Nobel Perdamaian
Kepal Bakom RI M Qodari (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengungkapkan lembaganya tengah melakukan investigasi terkait adanya makalah yang diunggah dalam papers.ssrn.com. Makalah tersebut mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat Nobel Perdamaian 2026.

Paper itu berjudul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth". Dalam makalah tersebut, nama Presiden Prabowo Subianto turut tercantum sebagai penulis.

"Lagi diinvestigasi," ujar Qodari di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Selain itu, dalam makalah tersebut juga dilampirkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Nomor ND/KIE/001/I/2026. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Benni Irawan, mengaku pihaknya hingga saat ini masih mengecek kebenaran surat tersebut.

"Ya itu kan tidak hanya dari Kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan Kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," kata Benni.

Benni menyebut, pihaknya juga tengah melakukan klarifikasi internal terkait dugaan adanya nama pegawai Kemendagri yang tercantum dalam makalah tersebut.

"Tapi memang ada staf yang namanya Ashar itu di Dirjen Polpum, nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal Pak Akmal (Dirjen Polpum). Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi, saya belum dapat update," imbuhnya.

Sementara itu, dalam makalah tersebut juga terdapat surat yang menggunakan kop Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut Benni, pihak IPDN telah membantah hal tersebut.

"Saya sudah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN, kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement