China Dituduh Bangun Pangkalan Militer di Tibet dengan Kedok Proyek Energi Bersih
Para analis militer RRC, sebagaimana disimpulkan dalam sebuah studi terkini mengenai upaya "penghijauan PLA", secara eksplisit menyatakan bahwa energi terbarukan digunakan untuk membangun "sistem energi militer modern yang aman, efisien, dan berkelanjutan" guna mengatasi hambatan dalam dukungan energi bagi kesiapan tempur. Secara keseluruhan, perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya terencana untuk mengintegrasikan garnisun perbatasan ke dalam jaringan energi yang tangguh dan minim perawatan, yang mampu menopang operasi berdurasi panjang di wilayah dataran tinggi.
Ladang tenaga surya, sensor, dan faktor India
Upaya pemetaan geospasial independen telah dimulai untuk melihat bagaimana proyek energi sipil bersinggungan dengan keberadaan militer. "Geospatial Bulletin" dari lembaga pemikir independen India, Takshashila Institution, menunjukkan bahwa antara tahun 2013 dan 2025, Tibet menambah kapasitas
energi terbarukan sebesar beberapa gigawatt, dengan lonjakan tajam sebesar 700 megawatt (MW) pada tahun 2023, 860 MW pada tahun 2024, dan perkiraan 2.600 MW pada tahun 2025, yang didorong oleh hanya dua proyek besar. Analisis tersebut menyoroti ladang tenaga surya di dekat Shigatse—termasuk yang berada di dekat infrastruktur bandara dan kawasan pinggiran kota—serta instalasi di Kabupaten Gar (Gar County); lokasi dan koneksi jaringan listrik instalasi-instalasi ini mengindikasikan adanya "keterkaitan erat antara energi dan keamanan" yang kian berkembang antara pembangkit listrik tenaga surya dan fasilitas militer di sekitarnya.
Dalam sebuah seminar terkait yang disponsori oleh Institute of Chinese Studies di Delhi, program yang sama mencatat Tibet sebagai "basis energi dataran tinggi". Di wilayah ini, hamparan panel surya yang padat, pembangkit listrik tenaga air baru, dan jaringan transmisi listrik tegangan sangat tinggi (UHV) terletak berdekatan dengan koridor serta pangkalan militer utama, sehingga menyediakan pasokan energi yang andal untuk mendukung sensor, logistik, dan operasi berkelanjutan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di tengah kondisi lingkungan yang keras. Sebuah laporan yang lebih luas dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington, D.C., AS, menggambarkan pendekatan Beijing di Dataran Tinggi Tibet sebagai "strategi infrastruktur zona abu-abu" (gray-zone infrastructure strategy). Strategi ini memanfaatkan bendungan, jalan raya, jalur kereta api, dan sistem digital untuk memperoleh daya tawar yang bersifat memaksa terhadap negara-negara tetangga seperti India dan Nepal, tanpa harus memicu konflik terbuka.
