JAKARTA – DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri mengatakan, ikan dan produk hasil laut merupakan komoditas yang sangat mudah rusak sehingga membutuhkan penanganan, penyimpanan, dan transportasi dengan suhu yang tepat.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengungkapkan, dari sekitar 15 juta ton produksi perikanan Indonesia setiap tahun, kurang dari 12 persen yang dapat ditangani dengan sistem rantai dingin.
‘’Keterbatasan tersebut menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan sebagian hasil perikanan mengalami penurunan mutu bahkan terbuang sebelum mencapai konsumen,’’ ujar Rokhmin di Jakarta, dikutip, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut memiliki dampak berantai. Ketika mutu ikan turun, harga jual nelayan ikut tertekan. Di sisi lain, produk yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan risiko kesehatan dan sulit memenuhi standar pasar ekspor.
Rokhmin mendorong penggunaan teknologi rantai dingin yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Menurut dia, teknologi low carbon bahkan zero carbon perlu mulai diterapkan dalam sistem perikanan nasional, terutama dengan memanfaatkan potensi energi surya Indonesia.
"Teknologi yang semakin canggih, terutama terkait teknologi low carbon atau zero carbon, harus kita manfaatkan. Indonesia ini gudangnya sumber energi matahari," ujarnya.
Pemanfaatan energi surya, dapat diterapkan secara bertahap pada berbagai kebutuhan sektor perikanan, mulai dari kapal penangkap ikan, cold storage, refrigerator hingga cool box. Ia mengingatkan agar sistem pendinginan di sektor perikanan secara bertahap tidak lagi bergantung pada energi fosil atau BBM.
Gagasan tersebut bukan sepenuhnya baru. Saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, pemanfaatan energi matahari untuk sektor perikanan telah mulai diinisiasi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
Dia juga memastikan Komisi IV DPR RI akan ikut mengawal kebijakan tersebut agar kerja sama internasional tidak berhenti pada aktivitas impor teknologi. Menurutnya, kerja sama ideal harus menghasilkan transfer teknologi, meningkatkan kapasitas industri nasional, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Rokhmin menambahkan, edukasi kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, pedagang, dan masyarakat menjadi bagian penting agar teknologi yang tersedia benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
Dia juga mendorong keterlibatan seluruh unsur pentahelix, yakni pemerintah, industri swasta, akademisi dan peneliti, komunitas nelayan serta pelaku usaha perikanan, dan media. Pemerintah, kata dia, tetap menjadi aktor paling penting karena memiliki anggaran, sumber daya, dan kewenangan untuk menyusun kebijakan.
‘’Penguatan rantai dingin, pemanfaatan energi terbarukan, peningkatan TKDN, dan kolaborasi antara pemerintah serta industri diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dan ekosistem perikanan nasional yang lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan,’’pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.