JAKARTA - PDI Perjuangan menilai, keputusan reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Reshuffle kabinet sudah perlu dilakukan untuk mempercepat realisasi program prioritas Presiden.
Demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah sekaligus merespon isu reshuffle kabinet yang beredar, Senin (14/9/2026) hari ini.
"Namun dari sisi kami, memang sudah waktunyah lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan, penajaman terhadap mimpi-mimpi presiden, prioritas-prioritas presiden," ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Ketua Banggar DPR RI ini pun meyakini, Prabowo telah mengantongi nilai sari para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Ia pun tak masalah bila Prabowo melakukan reshuffle.
"Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di-reshuffle. Monggo, itu memang kewenangan presiden. Mau hari ini, mau besok, atau kapan pun, sepenuhnya kewenangan presiden, dan tentu itu bagian dari alat presiden untuk mempercepat visi presiden," ujar Said.
Namun saat disinggung menteri yang pantas direshuffle, Said tak menjawab. Menurutnya, pertimbangan untuk mengganti menteri bisa berlandaskan pada hasil survei.