Pemerintah Tegaskan Komitmen Hadapi Trilemma Transisi Energi Bersih

“Tujuannya secara menyeluruh adalah membangun kapasitas Indonesia, bukan menciptakan bentuk ketergantungan baru,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan, percepatan energi bersih sudah menjadi kebutuhan saat ini. Menurutnya, agenda tersebut harus mampu menjawab tiga kepentingan sekaligus, yakni menjamin keamanan pasokan energi, menjaga keterjangkauan bagi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. 

Ketidakseimbangan dalam memenuhi ketiga aspek itu dapat menimbulkan konsekuensi politik, sosial, maupun ekonomi yang besar. 

“Bagaimana kita menyediakan energi yang andal, terjangkau, dan bersih bagi semua orang, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu? Pada saat yang sama, transisi ini tidak boleh mengulang ketimpangan sistem bahan bakar fosil, yang selama ini menyisihkan masyarakat rentan dan membiarkan banyak orang tidak teraliri listrik secara memadai,” katanya.

Dalam kerja sama bilateral, Jerman menjadi salah satu mitra penting Indonesia untuk agenda transisi energi. Melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP), yang kepemimpinannya bersama Jepang dipegang Jerman sejak awal 2025, negara tersebut telah mengomitmenkan sekitar EUR 1,2 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak. Dukungan itu tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan, tetapi juga mencakup pengalaman penyusunan kebijakan, teknologi energi terbarukan, serta pembelajaran dari proses penghentian penggunaan batu bara di Jerman.

Sementara itu, Head of the Department for South East Asia, Ministry of Economic Cooperation and Development Jerman, Bettina Kellersmann, menilai perkembangan geopolitik semakin memperlihatkan pentingnya kemitraan energi antara kedua negara. Ia menyinggung gejolak yang berdampak pada biaya energi, termasuk penutupan Selat Hormuz, yang menurutnya turut memengaruhi Jerman dan Indonesia.