Pemerintah Tegaskan Komitmen Hadapi Trilemma Transisi Energi Bersih
JAKARTA - Upaya mempercepat transisi menuju energi bersih turut menjadi fokus pemerintah. Untuk itu, langkah konkret diperlukan dalam mempercepat dekarbonisasi sekaligus menindaklanjuti komitmen Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada 3 Maret 2026 yang menetapkan transisi energi bersih sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.
Spica A. Tutuhatunewa, Kepala Pusat Strategi Kebijakan untuk Amerika dan Eropa, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemlu RI menekankan, hubungan kemitraan harus dibangun berdasarkan kesetaraan. Sebelum menentukan bentuk kerja sama internasional, Indonesia perlu terlebih dahulu mengetahui kapasitas domestiknya dalam membiayai, mengendalikan, dan mengembangkan komponen utama sistem energi masa depan.
“Hasil domestik ini harus diimbangi dengan model kemitraan internasional yang adil, setara, dan berkeadilan. Kerja sama seharusnya tidak hanya menciptakan produsen, tetapi juga lisensi atas komponen-komponen kunci, riset bersama, serta pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat lokal,” ujar Spica melalui siaran pers, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, kerja sama dengan Jerman juga dapat memperluas perspektif bahwa transisi energi berkaitan dengan keamanan energi, otonomi strategis, dan ketahanan nasional. Lewat Policy Strategy Dialogue bertajuk “The Trilemma of Clean Energy Transition: Risks, Trade-offs, and Transformative Partnerships”. Kegiatan yang digelar Synergy Policies bersama Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret.
Dalam periode 2026–2027, Kemlu RI bersama Synergy Policies mendorong pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada proyek dan penghimpunan modal, tetapi juga memperkuat koherensi kebijakan, penyelarasan standar, serta dialog berkelanjutan antara sektor energi, keuangan, industri, dan lingkungan hidup.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data, Kemlu RI, Gita Loka Murti, menegaskan, kerja sama internasional perlu menghasilkan manfaat yang dapat diterapkan dan selaras dengan kepentingan nasional. Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari besarnya pembiayaan, tetapi juga dari kualitas pembiayaan, pembagian risiko yang adil, transfer teknologi, dan peningkatan keterampilan pemasok lokal.
