Menunggu Hujan, Menjual Hutan
Dari sisi ekonomi, kerugian akibat hilangnya aset fisik dan terganggunya aktivitas perdagangan, pertanian, akomodasi, serta usaha makanan dan minuman diperkirakan mencapai Rp29,54 triliun. Sementara itu, biaya kesehatan berpotensi mencapai Rp93,56 triliun dalam skenario yang memperhitungkan masyarakat yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk mereka yang tidak sempat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kedua komponen itu membentuk estimasi tertinggi sebesar Rp123,1 triliun.
Perhitungan tersebut baru mencakup periode Januari hingga Agustus 2026 dan belum memasukkan kemungkinan kebakaran meluas sampai akhir tahun. Dengan demikian, beban ekonomi dan kesehatan masih berpotensi bertambah jika karhutla terus terjadi.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa biaya kebakaran tidak hanya ditanggung oleh pihak yang mengelola lahan. Bebannya menyebar ke masyarakat luas, termasuk mereka yang tidak memperoleh keuntungan dari pemanfaatan kawasan tersebut. Warga harus menghadapi udara yang tercemar, risiko gangguan kesehatan, dan aktivitas ekonomi yang terganggu. Di sinilah persoalan keadilan lingkungan menjadi penting.
Ketika keuntungan dari pemanfaatan lahan dinikmati oleh pihak tertentu, masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menanggung sendiri dampak kebakaran. Kerusakan lingkungan bukan persoalan yang berhenti di batas konsesi perusahaan. Asap bergerak melintasi wilayah, gangguan kesehatan menjangkau banyak orang, dan kerugian ekonomi merembet ke berbagai sektor.
Data penanganan karhutla hingga pertengahan September 2026, yang mencatat 31 perkara kebakaran lahan di 10 provinsi dengan cakupan sekitar 3.625 hektare, menunjukkan bahwa pekerjaan penegakan hukum masih berlangsung. Namun, banyaknya perkara yang ditangani tidak dengan sendirinya berarti masalah telah terselesaikan.
