Mengenai polemik anggaran, Paulinus menjelaskan pembahasan dalam pertemuan berfokus pada biaya operasional relawan. Ia memahami penjelasan Menteri Kehutanan sebagai keterbatasan alokasi untuk mendukung kebutuhan relawan, bukan berarti kementerian tidak memiliki anggaran penanganan karhutla.
"Nah, soal anggaran yang ramai dibicarakan, konteksnya adalah pertanyaan tentang biaya operasional relawan. Pak Menteri menjelaskan keterbatasan alokasi untuk kebutuhan itu. Jadi, aku memahami penjelasan tersebut sebagai keterbatasan dukungan operasional relawan, bukan bahwa kementerian sama sekali tidak punya anggaran penanganan karhutla," ujarnya.
Sementara Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki disebut menjelaskan dukungan melalui skema bantuan presiden (Banpres) yang telah diajukan Raja Juli dan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kepala balai juga diminta mendata para relawan sebagai bagian dari tindak lanjut.
Paulinus menegaskan, pertemuan tersebut merupakan wadah untuk menyampaikan persoalan lapangan dan mencari solusi. Ia meminta perhatian publik tidak teralihkan oleh polemik, mengingat pemadaman serta penyelamatan satwa masih berlangsung.
"Jadi udahlah gak usah ke mana-mana bahasannya, kita masih terus kerja di lapangan. Capek dengan drama politik, kita selsaikan dulu api ini kanda-kandaku," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.