Pertarungan Politik 2008?

Mengakhiri lembaran 2007, publik di negeri ini diselimuti duka yang tak terkatakan. Saudara-saudara kita merayakan Tahun Baru dengan genangan banjir yang tidak hanya menelan harta, juga nyawa. Meski demikian, tetap muncul sebuah harapan di alam bawah sadar kita semua, yakni semoga 2008 akan lebih baik daripada 2007 dan banjir tahun lalu tidak terulang pada tahun ini.

Tentu semua masyarakat berharap negeri ini akan bangkit dari keterpurukan pada 2008. Namun, apakah realistis kita berharap Nusantara ini akan bangkit dalam satu tahun ke depan? Sebab, pertarungan politik tahun ini akan mencapai titik klimaks. Apakah massa rakyat akan mengalami peningkatan kualitas hidup mereka, tetap begitu saja, atau malah surut? Menjawab pertanyaan di atas bukanlah hal mudah. Sebab, masa depan memang misterius dan tak bisa ditebak. Namun, bukan berarti dia tidak bisa ditaksir sama sekali. Sebab, indikator-indikatornya akan menuntun ke arah mana pertarungan politik itu akan bergerak.

Sudah bisa dipastikan pertarungan politik, kapan pun dan di mana pun, tidak akan bergeser dari ''kepentingan dan kekuasaan." Karena itu, dilihat dari perspektif teori politik, pertarungan politik 2008 tidak akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu bertumpu pada ''kepentingan (kekuasaan)''. Selain itu, realitas politik kita selama ini menunjukkan bahwa pertarungan politik selalu berhenti di panggung kekuasaan. Setelah kekuasaan berhasil direbut, agenda berikutnya, yakni kue kekuasaan akan dikerat dan dibagikan dengan rumus: siapa atau partai apa yang mendukung siapa maka akan mendapatkan apa? Itulah bangunan partai politik di negeri ini dengan beragam kepentingannya.

Partai politik begitu banyak, sedangkan segmentasi sosialnya sangat variatif sehingga menyebabkan kelompok-kelompok yang ada akan selalu berkoalisi untuk memperebutkan kekuasaan, kemudian pecah koalisinya,membentuk koalisi baru, pecah lagi, dan seterusnya. Itu hal yang niscaya. Benang merah yang bisa mempertemukan itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah "kepentingan kekuasaan." Kesamaan visi (kalimatun sawa) atau common platform-nya adalah kepentingan itu sendiri dan tidak ada yang lain. Sebab,''dalam politik," seperti sering diungkapkan oleh pepatah,''tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi."

Dari perspektif inilah kita bisa memahami mengapa pada 2008 tidak akan terjadi perubahan besar-besaran dalam konstelasi politik di negeri ini. Jika kita memotret ke belakang, khususnya sejak Pemilu 1999, perkembangan dan perubahan pertarungan politik di negeri ini memang cenderung tidak langgeng. Salah satunya ketika Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pada 1999. Dia didukung oleh Poros Tengah, Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan kata lain, Poros Tengah bisa bersatu dengan Golkar dan PKB karena mereka berdiri di atas kepentingan yang sama, yaitu menjegal Megawati. Namun, dalam perkembangannya, Poros Tengah, Golkar, dan PDIP yang pada awalnya berseteru, kemudian ''bersatu" karena adanya kepentingan bersama pula, yaitu menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid. Atas dasar itulah, seperti dikatakan dalam teori ilmu politik bahwa koalisi antarpartai politik hanya bisa tegak kalau mereka berdiri di atas kepentingan yang sama. Jadi, di sana ada semacam variabel bergantung yang bersifat determinan menentukan pergerekan peta koalisi antarpartai. Jika variabel bergantung itu berubah, peta koalisi akan berubah pula, demikian seterusnya.

Secara sederhana, dalam teori ilmu politik, koalisi antarpartai untuk memperebutkan kekuasaan tak lebih dari kontrak politik yang tidak mengikat. Mereka yang melanggarnya tidak dikenai sanksi apa pun. Hal itu pernah terjadi pada pemilihan Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada 1999, yang kemudian koalisinya pecah pada 2001. Hal yang sama pernah dilakukan oleh SBY terhadap Partai Bulan Bintang (PBB) yang dianggap mengkhianati kontrak politik ketika me-reshuffle Yusril Ihza Mahendra dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebaliknya, dukungan sejumlah partai politik terhadap SBY pada Pemilu 2004 juga merupakan kontrak politik. Apabila Presiden SBY dianggap tidak mampu menyerap aspirasi Golkar yang menjadi dasar kontrak, menarik dukungan itu bukanlah suatu yang menyalahi prosedur demokrasi. Hal itu digeliatkan oleh Golkar terhadap pemerintahan SBY karena dianggap terlalu sedikit mengakomodasi kader-kader Golkar dalam reshuffle kabinet jilid dua. Karena itu, pertarungan politik 2008 tidak akan jauh berbeda dari pertarungan sebelumnya: berhenti di panggung kekuasaan, setelah itu melupakan konstituennya.

Nasib Kelas ''Bawah"? Pertarungan politik antarpartai ini menimbulkan rangkaian jatuh-bangun kekuasaan. Pada akhir cerita dari drama politik tersebut hanya para politisi yang menjadi aktor utamanya dan menikmati manisnya kekuasaan, sedangkan massa kelas bawah, petani, pedagang kecil, buruh, dan sejenisnya paling-paling hanya menjadi penonton atau pelanduk yang tak jarang menjadi korban pertikaian. Pada dasarnya,di bawah rezim penjajahan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, rezim pembangunan, dan rezim reformasi, status sosial para petani/pedagang kecil/buruh tak pernah bergeser. Jika di zaman penjajahan tenaga dan martabat mereka dikuras oleh sistem tanam paksa; pada demokrasi parlementer dihisap oleh hipnosa ideologis. Jika pada masa demokrasi terpimpin tenaga mereka disedot untuk pemujaan pemimpin besar; di zaman rezim pembangunan Orde Baru diperkosa oleh kepentingan para cukong dan monopolis. Jika pada zaman rezim reformasi (SBY) diperas oleh kaum oligarki dan menjadi korban perusahaan-perusahaan multinasional, pada masa mendatang mereka akan menjadi korban apa lagi? Mungkin itu adalah ''kutukan" karena kualitas politik kita begitu bobrok.

Jika mengamini tipologi Plato, negara ini hanya dihuni oleh para politisi kaum ''besi," yaitu kelas terendah dari warga negara kota (polis) pada epos Yunani kuno. Kaum besi ini membajak prosedur demokrasi sehingga menjadi aktor utama dalam pertarungan politik di negeri ini. Sementara itu, kaum ''perak" (intelektual) dan ''emas"(filsuf-raja) terpinggirkan begitu saja. Atas alasan itu pula Plato tidak terlalu suka dengan sistem ''demokrasi" yang memungkinkan kaum ''besi" (kerdil) menjadi pemimpin serta meminggirkan kaum ''perak" dan "emas"yang lebih punya visi. Itulah wajah telanjang demokrasi kita.

Struktur kekuasaan yang mempertahankan praktik politik yang bobrok ini bertanggung jawab dalam melanggengkan sistem perbudakan ini. Maka, diperlukan kearifan, keberanian, dan lompatan besar dalam bangun kenegaraan dan praktik politik kita agar segenap bangsa Indonesia sama-sama merasakan percikan manisnya kekuasaan. (*)

MOHAMAD NABIL
Pengurus Pusat Majelis Sinergi Kalam ICMI

(M Budi Santosa)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.