DEPOK - Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat mencairkan anggaran dana tak terduga sebesar Rp40 MilIar, untuk digelontorkan ke daerah-daerah yang terkena bencana banjir dan longsor.
Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengatakan, Provinsi Jawa Barat belum memiliki dana tanggap bencana, dan penanganannya sudah diserahkan kepada masing-masing daerah yang terkena bencana.
"Dana tanggap bencana kita belum punya, yang kita punya hanya dana tidak terduga, itupun baru bisa dicairkan setelah perda penanggulangan bencana ditetapkan," jelas Dede kepada wartawan di Depok, Selasa (3/2/2009).
Dede menambahkan, dana yang ada saat ini baru berupa perbaikan infrastruktur untuk 26 kabupaten kota di Jawa Barat. "Saya sebagai Satkorlak mengimbau untuk menggerakan yang ada saja dahulu. Saat ini kami tidak bisa bergerak tanpa ada payung atau peraturan yang jelas," tuturnya.
Dia mengimbau, setiap kepala daerah agar memutuskan status bencana dan segera mengajukan anggaran penanganan bencana kepada pemprov Jawa Barat. "Kita hanya sebagai fasilitator dan support, selama itu bisa ditangani kabupaten kota. Kita hanya sebagai back up," tandasnya.
Sedikitnya terdapat 16 kabupaten kota di Jawa Barat yang rawan banjir dan longsor, Depok adalah salah satunya. Di sebelah selatan Jawa Barat rawan longsor, utara rawan banjir. "Pemprov Jawa Barat juga akan memberikan bibit baru bagi petani yang lahan pertaniannya terendam banjir," pungkasnya.
(Lusi Catur Mahgriefie)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.